Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial mulai menjajaki perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia, tidak hanya dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga untuk mendorong program pemberdayaan bagi para penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai, jaringan luas yang dimiliki PT Pos hingga ke pelosok daerah menjadi modal penting untuk memperkuat program tersebut.
“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 (termasuk agen) titik pos beserta pendamping PKH,” ujarnya saat menerima Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurut Gus Ipul, keterlibatan PT Pos dalam skema pemberdayaan diharapkan tidak hanya memperluas dampak program sosial, tetapi juga membantu menekan biaya distribusi bantuan.
“Bagaimana caranya mengikutsertakan PT Pos dalam pemberdayaan sehingga biaya penyaluran lebih ringan,” katanya.
Selama ini, penyaluran bansos melalui PT Pos dipastikan tanpa potongan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh biaya distribusi ditanggung pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas penguatan sinergi penyaluran bansos, terutama di tengah dinamika data penerima yang terus berubah setiap tiga bulan mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekarang setiap tiga bulan bisa berubah (data penerima bantuan), maka dari itu kalau belum punya rekening kita bukakan dulu (burekol) sehingga bisa salur, pilihan paling cepat yaitu melalui PT Pos. Makanya sinergi Kemensos dengan PT Pos itu begitu besar. Setiap tiga bulan itu akan ada penyaluran kepada penerima manfaat yang baru, lalu berikutnya baru pakai Himbara,” terang Gus Ipul.
Ia menambahkan, proses pembukaan rekening di bank Himbara membutuhkan waktu relatif lama, sehingga PT Pos menjadi solusi tercepat untuk menjangkau penerima baru.
“Pembukaan rekening ini biasa memakan waktu tiga bulan lebih. Cara tercepat menyalurkan bagi rekening penerima manfaat baru melalui PT Pos. Setelah rekening melalui Himbara jadi, barulah disalurkan melalui Himbara,” lanjutnya.
Selain aspek kecepatan, skema ini juga dinilai lebih efisien secara biaya, khususnya untuk distribusi tahap awal kepada penerima baru. Gus Ipul menegaskan, bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
“Ini tugas mulia dari Bapak Presiden, lebih-lebih dalam situasi semua yang tidak baik. Bansos jadi jaringan pengaman bagi masyarakat yang memerlukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat layanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Sangat menyentuh sekali atas yang disampaikan Pak Menteri terkait inklusivitas. Sama halnya dengan kami bahwa kami juga menerima layanan untuk semuanya, makanya ada layanan yang disesuaikan dengan kondisi penerima seperti lansia, disabilitas,” ungkap Daud.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data, ketepatan waktu penyaluran, serta pencegahan kebocoran dalam distribusi bantuan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mendapatkan juga pesan dari Presiden bahwa harus adanya pembaharuan data, baik di keuangan maupun operasional. Kedua, memastikan tidak ada keterlambatan. Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada. Juga memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima. Lalu yang ketiga jangan ada kebocoran. Yaitu jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun,” terang Daud.
PT Pos, lanjutnya, juga terus memantau pelaksanaan distribusi bansos di lapangan, termasuk melalui pemantauan pemberitaan media.
“Kami laporkan bahwa setiap hari juga memonitor setidaknya ada 25 pemberitaan terkait penyaluran bansos di Sumatra. Dan sebisa mungkin akan ditindaklanjuti jika ada satu pemberitaan yang kurang baik terkait penyaluran,” jelasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
