Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, mengatakan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP), batu bara, harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), hingga nikel. Pada gilirannya, kenaikan harga komoditas tersebut akan mendorong tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara parsial.
Namun, kenaikan harga komoditas yang terjadi akan membuat dampak konflik di Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tertahan.
"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, tekanan negatif tertahan oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, CPO dan nikel," ujar Deni, kepada Tirto, Senin (2/3/2026).
Di sisi lain, dampak kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap harga minyak dan BBM domestik telah dimitigasi melalui kebijakan subsidi. Kendati enggan menduga seberapa besar dampak lonjakan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Deni menilai, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan membuat harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Kita tidak mau berspekulasi dulu...semua masih terus dilakukan pemantauan," tambahnya.
Sebaliknya, APBN justru akan mengalami windfall lantaran mendapat keuntungan dari lonjakan harga komoditas. Karenanya, tekanan dari sisi belanja yang disebabkan oleh kenaikan belanja subsidi energi dapat tersubstitusi dengan kenaikan penerimaan dari perdagangan komoditas.
"Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari sisi komoditas andalan ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat," tegas Deni.
Oleh karena itu, dampak konflik terhadap ekspor juga relatif terbatas, apalagi realisasi ekspor Indonesia ke negara Teluk hanya sekitar 8,7 miliar dolar AS dari total hampir 300 miliar dolar AS.
"Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai," lanjutnya.
Deni mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan defisit APBN terkendali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan di antaranya dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas berjalan optimal.
"Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan menjaga berbagai potensi risiko dan mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia," tutup Deni.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
