Menuju konten utama

Kemenag Klarifikasi Nota Diplomatik Arab Saudi soal Haji 2025

Hilman Latief sebut catatan dalam nota tersebut sudah diselesaikan dan telah dijelaskan kepada otoritas Saudi.

Kemenag Klarifikasi Nota Diplomatik Arab Saudi soal Haji 2025
Hilman Latief di Madinah, Jumat (20/6/2025). tirto.id/Fahreza Rizky

tirto.id - Kementerian Agama merespons beredarnya nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang memuat sejumlah catatan terhadap penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengatakan, catatan dalam nota tersebut sudah diselesaikan dan telah dijelaskan kepada otoritas Saudi.

“Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman di Madinah, Jumat (20/6/2025).

Menurut Hilman, nota diplomatik yang terbit 16 Juni 2025 itu bersifat internal dan ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen PHU dan Kemlu. Ia memaparkan lima isu utama yang disorot Saudi.

Pertama, soal koherensi data jemaah. Ditemukan perbedaan antara data e-Haj, Siskohat dan manifes penerbangan. Perubahan data terjadi akibat jemaah yang batal berangkat karena sakit atau meninggal dan digantikan secara mendadak.

“Rekonsiliasi data dilakukan setiap hari dan malam bersama Kemenhaj dan syarikah. Alhamdulillah, sekarang jemaah sudah bisa kembali ke tanah air," kata Hilman.

Kedua, terkait pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah. Ada jemaah dari satu kelompok terbang (kloter) yang berbeda syarikah sehingga transportasinya disesuaikan.

“Inilah yang disebut dalam surat sebagai tidak sesuai prosedur. Tapi sudah kami komunikasikan dan sepakati dengan pihak terkait," jelasnya.

Ketiga, soal penempatan hotel di Makkah. Mayoritas jemaah menempati hotel sesuai syarikah, namun ada yang berpindah untuk bergabung dengan keluarga tanpa melapor.

“Ini menjadi diskusi harian kami dengan Kemenhaj dan penyedia layanan. Kepindahan ini karena alasan keluarga tetap dibolehkan," ujar Hilman.

Keempat, terkait kesehatan jemaah lansia dan berisiko tinggi (risti). Pemerintah Saudi khawatir jumlah wafat meningkat. Hilman mengingatkan agar pembimbing/KBIHU tidak memaksakan ibadah sunah terlalu sering kepada jemaah rentan.

“Ini menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering kepada jemaah dengan kondisi khusus," tegasnya.

Ia menambahkan, “Harapan dari Kemenhaj agar proses seleksi jemaah harus lebih ketat. Jangan ada keluarga yang memaksakan keberangkatan anggota dalam kondisi berat."

Kelima, mengenai penyembelihan Dam. Hilman menjelaskan bahwa Saudi hanya mengizinkan lewat platform resmi Adahi, sedangkan sebagian jemaah Indonesia sudah terlanjur menggunakan metode lain, yakni pembayaran lewat Baznas ataupun beli hewan sendiri secara kolektif melalui pembimbing ibadah.

“Kami sudah menyampaikan pesan ini kepada jemaah agar menggunakan platform Hadyu dari Adahi. Tapi ini tidak mudah karena kewajiban itu muncul belakangan, sementara banyak jemaah melalui para pembimbing KBIH dan lain lain sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH [Rumah Potong Hewan]," katanya.

Terkait kontrak dengan Adahi, Hilman menyebut pihaknya sudah menandatangani rancangan kontrak, namun Adahi belum, karena menunggu kepastian jumlah kambing. "Ini akan kami perbaiki ke depan agar Hadyu masuk dalam skema pembiayaan," ujarnya.

Hilman berharap penjelasan ini menjawab kehebohan atas nota diplomatik yang sejatinya sudah diselesaikan bersama otoritas Saudi sebelum puncak haji berlangsung.

Baca juga artikel terkait HAJI 2025 atau tulisan lainnya dari Fahreza Rizky

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Fahreza Rizky
Penulis: Fahreza Rizky
Editor: Abdul Aziz