tirto.id - Keluarga Hartono disebut media asing telah menginvestasikan kekayaan senilai 1,4 miliar dolar AS ke luar negeri. Hal ini disebut sebagai langkah yang jarang dilakukan keluarga Hartono sebelumnya. Investasi tersebut juga disinyalir terjadi karena gejolak ekonomi era pemerintahan Prabowo Subianto.
Kabar itu sebelumnya pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg. Dalam laporannya pada Senin (7/9/2026), media yang berbasis di AS itu menyebut keluarga Hartono telah berinvestasi miliaran dolar AS ke sejumlah entitas bisnis di sejumlah negara.
Menukil media Korea Selatan, Maeil Business, laporan menyebut bahwa kekayaan milik keluarga Hartono itu telah dipindahkan ke luar negeri sejak 2023. Sejak itu, anak-anak perusahaan yang dikuasai keluarga Hartono rajin melakukan investasi ke sejumlah perusahaan di luar negeri.
Salah satu investasi yang dilakukan adalah pembelian entitas bisnis bidang produksi kertas asal AS dengan harga USD669 juta pada 2023. Kemudian, pada 2024, keluarga itu juga disebut telah membeli perusahaan produsen kertas rokok Austria dengan nilai 360 juta euro.
Dua pembelian aset itu disebut dilakukan oleh Evergreen Hill Enterprise. Evergreen Hill Enterprise merupakan perusahaan yang berbasis di Singapura, namun hasil penelusuran Bloomberg menemukan perusahaan ini dimiliki oleh PT Eragraha Pirante, perusahaan yang 100 persen dimiliki keluarga Hartono.
Langkah untuk berinvestasi secara masif di luar negeri disebut merupakan strategi yang jarang dilakukan keluarga Hartono. Sebelumnya, keluarga konglomerat ini dikenal dengan strateginya untuk menghimpun dan mempertahankan konsentrasi aset di dalam negeri, sebagaimana PT Djarum dan Bank BCA yang hingga kini masih jadi aset inti mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, strategi yang telah lama digunakan tampaknya mulai bergeser. Keluarga Hartono belakangan terus meningkatkan aset luar negeri mereka, seperti dengan berinvestasi pada perusahaan perangkat lunak jasa keuangan di Singapura dan rencana akuisisi lainnya.
Seturut The Edge Malaysia, perubahan arah bisnis keluarga Hartono ini merupakan sinyal kekhawatiran para elite bisnis di Indonesia terkait situasi ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Para analis mengaitkannya dengan gelombang pengalihan aset para taipan terkaya Indonesia ke luar negeri sejak eks Pangkostrad itu mendapat kekuasaan.
Pengalihan Investasi ke Luar Negeri Diduga Respons terhadap Kebijakan Dalam Negeri
Sebelum kabar investasi keluarga Hartono mencuat, sejumlah konglomerat Indonesia juga dilaporkan telah mengalihkan aset mereka ke luar negeri. Hal ini termasuk Alexander Ramlie yang melakukan pembelian tambang di Australia senilai USD3,9 miliar. Ada juga Prajogo Pangestu yang baru saja menawarkan uang USD5 miliar untuk membeli perusahaan tambang di Filipina pada Juli lalu.
Analis senior Asia di Verisk Maplecroft, Laura Schwartz, menilai langkah para taipan tersebut tampak seperti respons mereka terhadap situasi ekonomi era pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintahan Prabowo sejauh ini belum memperlihatkan apa yang dibutuhkan para pengusaha, yakni stabilitas dan konsistensi.
“Pendekatan pemerintah yang berubah-ubah terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak memperbaiki kekhawatiran investor,” tutur Schwartz.
Sejak Prabowo berkuasa pada 2024, Indonesia terus mengalami gelombang pelarian modal. Para investor telah berangsur-angsur menarik modal mereka yang kemudian turut berdampak pada penurunan mata uang rupiah.
Pemerintahan Prabowo sejauh ini telah mencatatkan rekor nilai mata uang paling rendah sepanjang sejarah. Profil perdagangan rupiah selama tahun ini juga disebut sebagai salah satu dengan kinerja terburuk di dunia.
Sejak Januari, hampir USD4 miliar saham di dalam negeri telah dilepas oleh investor. Sementara itu, bank-bank asing di Indonesia juga telah memulangkan modal sebesar USD640 juta sejak Prabowo berkuasa.
Situasi itu disinyalir turut dipengaruhi oleh arah kebijakan Prabowo Subianto untuk memprioritaskan sejumlah inisiatif berbiaya mahal, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah Prabowo untuk mengamankan modal pendanaan proyek-proyek berskala masif itu disebut telah berdampak pada situasi ekonomi secara nasional.
Akan tetapi, dalam hal investasi keluarga Hartono ke luar negeri, langkah ini disinyalir tak hanya dilakukan karena situasi ekonomi dalam negeri yang serba tak menentu. Hal ini disebut juga terkait dengan kerenggangan hubungan antara keluarga Hartono dengan Prabowo Subianto.
Seorang sumber anonim Bloomberg menyebut kerenggangan itu sempat memuncak pada 2025 lalu, saat Prabowo mengumpulkan para taipan dalam negeri untuk memperkenalkan “obligasi Patriot”. Obligasi itu merupakan salah satu upaya Prabowo untuk mengamankan modal pembiayaan inisiatif pemerintahannya.
Pada Agustus tahun lalu, Prabowo memanggil 10 keluarga terkaya di Indonesia. Keluarga Hartono turut diundang, namun mereka tak datang secara langsung, melainkan menghadirinya melalui perwakilan. Hal ini disebut membuat Prabowo tersinggung.
Tak lama setelahnya, Partai Kebangkitan Nasional (PKB), yang tergabung dalam koalisi pemerintah, menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk mengusut lagi kasus BLBI. Partai itu menyebut bahwa akuisisi Bank BCA oleh keluarga Hartono pada 2002 perlu diusut imbas dugaan bahwa keluarga konglomerat itu melakukan pembayaran yang lebih rendah dari seharusnya.
Beberapa bulan setelahnya, anak Robert Budi Hartono, Victor Hartono, dicekal karena penyelidikan pajak terhadapnya. Namun, pencekalan itu kemudian dicabut beberapa hari setelahnya.
Meski begitu, keluarga Hartono sejauh ini tak memberikan keterangan secara terbuka terkait pengalihan aset mereka ke luar negeri maupun alasan di balik langkah tersebut. Keluarga konglomerat itu dilaporkan menolak berkomentar terkait hal ini.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id






































