Kasus Jiwasraya & Asabri, Jokowi Setuju Reformasi Industri Asuransi

Oleh: Andrian Pratama Taher - 16 Januari 2020
Dibaca Normal 1 menit
Jokowi minta ada reformasi di industri asuransi agar masyarakat tetap percaya usai muncul kasus korupsi Jiwasraya dan isu kasus Asabri.
tirto.id - Presiden Jokowi sepakat agar sektor keuangan non-bank untuk direformasi. Lembaga seperti asuransi dan dana pensiun perlu reformasi sebagaimana ide Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya setuju tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK bahwa perlu reformasi di bidang lembaga keuangan non-bank kita. Baik itu yang namanya asuransi maupun dana pensiun dan lain-lainnya. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah dua kasus BUMN terbaru. PT Asuransi Jiwasraya tengah dirundung kasus korupsi. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diduga bermasalah.

Ketua OJK Wimboh Santoso juga setuju dengan usulan reformasi lembaga keuangan non-bank seperti asuransi yang disampaikan Jokowi.

Ia beralasan, pertumbuhan asuransi di Indonesia meningkat 6,1 persen meski dihantam isu dugaan korupsi oleh perusahaan asuransi plat merah yakni Asabri dan Jiwasraya.

Presiden Jokowi menambahkan, reformasi perlu dilakukan agar masyarakat semakin percaya dengan pemerintah.

Ia mencontohkan langkah pemerintah mereformasi perbankan pada tahun 2000-2005. Setelah reformasi, publik percaya kepada pemerintah dalam masalah keuangan.

"Hasilnya sekarang stabilitas keuangan kita menjadi baik orang percaya orang menaruh kepercayaan terhadap perbankan kita. Jadi ada apa-apa semuanya tenang tidak tergoda untuk rush, tergoda untuk yang lain-lain," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi juga mengatakan, ada beberapa hal yang harus direformasi dalam sektor keuangan non-bank yakni pengaturan, pengawasan dan permodalan.

Hal itu dilakukan agar sisi perbankan non-bank bisa hemat, transparan dan bisa terkontrol manajemen risikonya. Dengan demikian, dunia lembaga non-bank bisa dipercaya publik.

"Jangan sampai ada distrust di situ sehingga mengganggu ekonomi kita secara umum. Saya sangat mendukung sekali bapak ketua agar ini dilakukan dalam waktu yang cepat cepatnya," kata Jokowi.


Baca juga artikel terkait KASUS JIWASRAYA atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
DarkLight