Indeks Kasus Jiwasraya

Kata Jaksa Agung, banyak aset tidak bergerak milik Benny Tjokro sudah diagunkan dalam jumlah besar sehingga sulit untuk dilelang.

Kasus ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. Namun, pemulihannya diduga baru menyentuh angka Rp5 triliun.

Menurut Suparji aturan mengenai insolvensi dan penyelamatan perusahaan telah diatur oleh negara, namun Jiwasraya justru mengambil tindakan lain.

Saksi mengungkap ada pertemuan antar direksi Jiwasraya yang meminta semua pegawai menyembunyikan kondisi insolvensi ke publik.

Pada periode 2008-2009, petinggi Jiwasraya sempat meminta pemerintah untuk memberikan bantuan dengan metode penanaman modal.

Pengelolaan investasi di Jiwasraya masih berbentuk pilot project sehingga dianggap Isa Rachmatarwata tidak memiliki kajian manajemen risiko.

Salah satu nasabah, Machril, mengaku sekitar 63 nasabah belum menerima pembayaran polis dengan nilai total Rp174 miliar.

Saat ini tim likuidasi hanya mengelola berbagai aset Jiwasraya yang tidak termasuk dalam sitaan Kejagung.

Setidaknya 325 pensiunan akan berdemo di Istana Negara & Kementerian BUMN jika uang sisa pensiun Rp239,7 miliar tidak dibayar Direksi Jiwasraya.

Akar masalah dari dana pensiun BUMN terjadi disebut karena mismanajemen, mulai dari soal rasio kecukupan dana hingga talent pengelola dana pensiun.

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun akan digunakan untuk mengalihkan eks pemegang polis Jiwasraya ke IFG Life.

Kejaksaan menitipkan aset milik Benny Tjokrosaputro, terpidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya 2008-2018.

Aset yang berhasil dilakukan sita eksekusi berupa 127 bidang tanah seluas 1.794.065 meter persegi.

Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (P-48A) Nomor: Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021.

Aset yang disita berupa 99 bidang tanah seluas 650,290 meter persegi dan 51 bidang tanah seluas 632,588 meter persegi yang berada di Kecamatan Cisauk.

Presiden Jokowi mengeklaim aparat penegak hukum terus bergerak untuk memberantas praktik korupsi.

Upaya eksaminasi bisa mengevaluasi namun tidak bisa mengubah putusan hakim MA yang menyatakan terdakwa korupsi Jiwasraya Fakhri Hilmi tak bersalah.

MAKI menilai semestinya OJK mampu mendeteksi awal upaya penggorengan saham yang dilakukan pihak swasta dengan pihak Jiwasraya.

MA menggugurkan dua putusan sebelumnya yakni, vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat ke-1 dan vonis 8 tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi.