tirto.id - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 464 laporan pengaduan dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) menjelang dan selama masa pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan sepanjang 2023, atau periode menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat laporan 262 ASN yang diduga tidak netral. Lalu, 259 laporan terhadap ASN atau 99 persennya telah selesai diproses. Hasilnya, 141 ASN yang dilaporkan terbukti melanggar netralitas.
“Sebanyak 259 atau 99% laporan tersebut telah diselesaikan dan 141 ASN atau 54% di antaranya terbukti melanggar netralitas dan telah diterbitkan rekomendasi,” kata Agus saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Agus mengatakan dari jumlah total rekomendasi yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawain atau PPK, saat ini 98 ASN atau 70% di antaranya telah ditindaklanjuti.
Sementara pada 2024, KASN menyerahkan rekomendasi terkait laporan pelanggaran netralitas terhadap 202 ASN kepada PPK. Dari hasil rekomendasi tersebut, terdapat 67 ASN atau 43% yang ditindaklanjuti.
Pada Mei 2024, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta para ASN, TNI, dan Polri untuk netral dan bekerja sesuai koridor hukum. Hal itu disampaikan Hadi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).
Bagi mantan Panglima TNI ini, netralitas TNI-Polri dan ASN penting demi legitimasi penyelenggaraan pilkada tidak terganggu. Ia mengingatkan, ketidaknetralan memengaruhi kepercayaan publik dalam hasil pemilu.
“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun kepada penyelenggara pemilu,” kata dia.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
