Kadin: Daya Beli Kelas Menengah Bawah Masih Tertekan

tirto.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui konsumsi kelompok masyarakat menengah ke bawah masih mengalami tekanan. Hal itu terlihat dari kontribusi kelas ini terhadap total konsumsi nasional yang hanya sebesar 17 persen. Padahal, jumlah masyarakat kelas menengah ada sebanyak 75 juta jiwa.

“Yang justru bermasalah adalah kelas menengah bawah. Kontribusinya hanya sekitar 17 persen, padahal jumlahnya mencapai 75 juta orang dan pendapatannya cenderung menurun,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, dalam acara “Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026” di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Bahkan, 25 juta masyarakat kelas menengah bawah yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah hanya mencatatkan kontribusi terhadap konsumsi nasional sebesar 13 persen. Sebaliknya, konsumsi nasional justru lebih besar disumbang oleh kelompok kelas menengah atas dan kelas atas, yakni mencapai 70 persen.

Kondisi ketidakmerataan ini merupakan pekerjaan rumah terbesar pemerintah Indonesia saat ini. Pun, kondisi ini juga masih menjadi tantangan bagi dunia usaha untuk turut meningkatkan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah.

“PR kita bersama, terutama sektor swasta dan anggota Kadin, adalah bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja agar kelompok 75 juta orang ini bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi nasional," tambah Aviliani.

Apalagi, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi dan investasi sektor swasta. Dia menjelaskan, dari total produk domestik bruto (PDB), konsumsi berkontribusi sekitar 57 persen dan investasi sekitar 30 persen. Sedangkan, kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif kecil, hanya berkisar 8,7 persen.

Namun, dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian untuk menggerakkan ekonomi dan membuat dorongan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah tumbuh lebih tinggi. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak dari dunia usaha menjadi kunci untuk menopang berbagai program sosial tersebut secara berkelanjutan.

“APBN itu yang selalu orang ributkan kontribusi itu hanya sekitar 8,7 persen, tetapi investasi sekitar 30 persen dari PDB dan untuk konsumsi masih 57 persen. Jadi, ini menunjukkan bahwa kenapa [perekonomian] Indonesia tumbuh 5 persen saja. Kalau tadi saya diskusi dengan beberapa teman, pemerintah tidur saja, 5 persen itu bisa tumbuh Bapak-Ibu. Itu adalah peran daripada sektor swasta dan tentunya adalah masyarakat," tukas Aviliani.