tirto.id - Presiden AS, Joe Biden, terancam menghadapi upaya pemakzulan alias impeachment setelah DPR menginisiasi investigasi terkait bisnis keluarganya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul adalah berhenti memegang jabatan atau turun takhta.
Pada Selasa, 12 September 2023, Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, meminta kepada sejumlah komite di dewan untuk memulai upaya pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden.
Biden dicurigai memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis putranya, Hunter Biden. Hunter dituduh memanfaatkan keluarga untuk memperoleh kesepakatan bisnis di luar negeri.
"Ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi, dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh DPR," kata Kevin McCarthy, seperti diberitakan The Washington Post.
"Itu alasan saya mengarahkan komite DPR untuk membuka penyelidikan atas pemakzulan secara resmi terhadap Presiden Joe Biden. Kami akan mengejar bukti-buktinya," lanjut politikus Partai Republik itu.
Kevin McCarthy menambahkan, upaya impeachment dipimpin James Comer dan berkoordinasi langsung dengan Jim Jordan (Judiciary Chairman) serta Jason T. Smith (Ways and Means Committee Chairman).
"Penyelidikan atas pemakzulan adalah cara untuk mendapatkan informasi dalam menjawab semua pertanyaan. Hanya itu yang kami lakukan. Rakyat Amerika membutuhkan jawaban," sambung McCarthy.
Di lain sisi, juru bicara pihak Gedung Putih, Ian Sams, menilai tindakan Ketua DPR sebagai upaya politik yang paling ekstrem dan buruk. Gedung Putih juga berdalih Joe Biden selama ini tidak melakukan kesalahan apa pun.
"Presiden tidak melakukan kesalahan dan investigasi yang dilakukan Partai Republik selama 9 bulan terakhir sudah membuktikannya," beber Ian Sams.
"Mereka tidak memiliki bukti, mereka memainkan babak berikutnya dari upaya pengejaran tanpa bukti, mereka hanya melemparkan bola api hingga dapat terus menyerang presiden tanpa dasar demi memainkan politik ekstrem." sambung Sams.
Apa Bisnis Hunter Biden, Putra Joe Biden?
Mengutip laporan Reuters, Joe Biden telah bertemu dengan beberapa mitra bisnis Hunter ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden AS sekitar tahun 2009 dan 2017.
Joe Biden bahkan mengizinkan putranya untuk ikut serta dalam perjalanan dinas resmi ke luar negeri.
Devon Archer, salah satu rekan bisnis Hunter menyebutkan anak Biden berusaha menciptakan sebuah "ilusi akses ke ayahnya" dan menyambungkan ayahnya dengan sejumlah kolega di luar negeri via telepon.
Dalam sebuah dokumen FBI tahun 2020, sebuah perusahaan Ukraina, Burisma, juga dicurigai memasukkan nama Hunter Biden dalam daftar direksi.
Sebagaimana dilaporkan oleh pihak Partai Republik, seorang informan disebut menyampaikan pesan: "biayanya 5 (juta) untuk membayar satu Biden dan 5 (juta) untuk Biden yang lain."
Kendati demikian, seorang anggota Partai Demokrat menegaskan FBI sudah membatalkan kasus tersebut setelah dianggap tidak ada cukup bukti.
Tuduhan lain, Partai Republik memperoleh catatan transaksi sebesar 20 juta dolar AS dari sumber-sumber asing kepada anggota keluarga Biden dan rekan-rekan bisnisnya.
Menurut penelusuran Washington Post, 7 juta dolar AS di antaranya mengalir ke anggota keluarga Biden (sebagian besar kepada Hunter) dan tidak ada yang diberikan untuk Joe Biden.
Bagaimana Respons Presiden Joe Biden?
Menanggapi upaya pemakzulan yang dilakukan pihak Republik, Presiden Joe Biden menilai mereka hanya ingin mengakhiri pemerintahannya saja.
Saat ini, Biden bilang, dia hanya ingin fokus pada tugas sebagai Presiden AS dan mengatasi sejumlah isu lain yang sedang berkembang.
"Saya tidak tahu persis kenapa, tetapi mereka hanya ingin memakzulkan saya. Dan sekarang, mereka ingin memakzulkan saya karena ingin menutup pemerintahan," papar Biden, dikutip NBC News, Kamis (14/9).
"Saya punya tugas yang harus dilakukan. Semua orang selalu bertanya tentang pemakzulan. Saya bangun setiap hari, bukan untuk bercanda, bukan fokus pada pemakzulan."
"Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saya harus menangani isu-isu yang membawa dampak terhadap rakyat Amerika setiap hari," sambungnya.
