tirto.id - Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan tengah menyelubungi partainya. Dalam kapasitas ini, JK berbicara sebagai mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar periode 2004–2009.
JK dengan tegas menyatakan penolakan terhadap gagasan Munaslub itu. Pasalnya, menurut dia, Munaslub hanya akan menurunkan harga diri Golkar. Isu Munaslub ini santer beredar, dan disebut-sebut sebagai upaya pendongkelan Airlangga Hartarto.
“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruahnya Golkar,” tegas JK pada Senin, 1 Agustus 2023 dikutip Antara News.
Lebih lanjut, JK menjelaskan, gagasan Munaslub hanya akan memecah belah internal Partai Golkar. Apalagi, Pemilu 2024 sudah di depan mata, kurang lebih setengah tahun lagi akan segera digelar.
Oleh karena itu, menurut dia, jelang Pemilu 2024, Golkar harus bersatu dan merapatkan barisan untuk memperoleh kemenangan.
“Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu,” ujarnya.
“Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu,” katanya.
Secara spesifik, dia juga angkat bicara mengenai tujuan Munaslub yang akan mengganti kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto dan sebagai bakal calon presiden (capres) dari Golkar adalah alasan yang tidak kuat untuk diadakannya Munaslub.
“Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih, siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?,” ujarnya.
Bagaimana Suara Golkar di Era Kepemimpinan JK?
Jusuf Kalla memimpin Golkar periode 2004–2009. Dia adalah Ketum Golkar kedua pasca-reformasi, menggantikan pendahulunya Akbar Tandjung. Ketika menjadi Ketum Golkar, JK juga menjadi wakil Presiden RI mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada pemilu 2009, JK beda arah dengan SBY dan maju sebagai calon presiden didampingi oleh Wiranto, yang kala itu Ketum Partai Hanura. Pada pertarungan menuju kursi nomor satu di Indonesia ini, JK menelan kekalahan. SBY dan Boediono keluar sebagai pemenang.
Namun demikian, pada Pemilu 2009, Golkar di bawah kepemimpinan JK masih bisa mempertahankan kekuatannya di DPR RI dengan menempati posisi runner up. Golkar masih memperoleh suara di atas 100 kursi, yaitu 106 kursi atau setara dengan 14,45 persen.
Walaupun, perolehan tersebut turun drastis menjadi 7,12 persen apabila dibandingkan dengan kepemimpinan Akbar Tandjung, yang masih mampu menjadikan Golkar di posisi pertama meski pasca-turunnya Soeharto, dengan perolehan suara 21,57 persen.
Dengan kata lain, suara Golkar pertama kali lengser dari posisi pertama dan itu terjadi di era kepemimpinan JK.
Isu Munaslub Partai Golkar
Dalam beberapa waktu belakangan, Munaslub dan pergantian Ketua Umum Golkar santer diperbincangkan usai tiga ormas pendiri Partai Golkar, yaitu Kasgoro 1957, Musywarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga untuk mundur sebagai Ketum.
Pergolakan di tubuh Golkar semakin mendapat perhatian publik setelah Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan secara gamblang menyatakan kesiapannya untuk menggantikan Airlangga sebagai Ketum apabila dia didukung oleh anggota lainnya.
“Kalau didukung, mau,” ujarnya dikutip Antara News, Selasa 25 Juli 2023
Sementara itu, Airlangga yang menjadi tokoh sentral dalam isu Munaslub Golkar itu sudah memberikan tanggapannya.
Airlangga mendorong siapa saja yang ingin menjadi Ketum agar mencalonkan diri dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2024 ketika periode jabatannya berakhir.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024.” Ujar Airlangga pada Rabu, 13 Juli 2023 dikutip Antara News.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto
