tirto.id - Dalam pengarahan yang dilakukan secara daring, Selasa (14/4/2026), ia kembali menegaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka, melainkan berbasis penjangkauan data. “Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegas Gus Ipul. Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik titipan maupun intervensi dari pihak mana pun dalam proses seleksi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya. Menurutnya, seleksi harus mengacu pada data resmi dan mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. “Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya. Gus Ipul menilai tahap rekrutmen sebagai titik krusial dalam keberhasilan program, sehingga potensi penyimpangan seperti manipulasi data atau tekanan dari pihak luar harus diantisipasi sejak awal. “Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” tegasnya. Selain soal seleksi, ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada pelanggar. “Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” ujarnya. Ia turut menegaskan bahwa nilai toleransi harus dijaga di lingkungan pendidikan. “Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang damai di tengah perbedaan,” kata Gus Ipul. Dalam aspek pembinaan, ia meminta peran aktif tenaga pendidik dan wali asuh untuk melakukan pendampingan intensif, termasuk mengenali potensi perilaku menyimpang sejak awal. “Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujarnya. Gus Ipul juga menyinggung aturan disiplin di lingkungan sekolah, termasuk penggunaan perangkat belajar. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” tegasnya. Ia mendorong tenaga pendidik untuk aktif menjelaskan mekanisme Sekolah Rakyat kepada masyarakat dengan komunikasi yang jelas dan terbuka. “Mohon maaf kami tidak menerima pendaftaran, tapi insyaallah data Ibu ini akan kami teruskan kepada DTSEN. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa,” ujarnya mencontohkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan bahwa program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok paling rentan. “Hakikat sekolah rakyat itu yang paling penting adalah aksesabilitas bagi kaum duafa, bagi masyarakat di Desil-1 dan Desil-2,” ujarnya. Ia juga membuka peluang usulan tambahan berdasarkan temuan lapangan. “Kalau panjenengan bisa melihat secara langsung dan menurut kriteria orang ini layak, maka itu bisa juga diusulkan melewati tim,” tambahnya. Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua di berbagai daerah. “Targetnya pembangunan SR permanen tahap dua sejumlah 100 titik diharapkan selesai di 20 Juni 2026, sehingga awal Juli kita sudah bisa moving ke sekolah permanen,” ujarnya. Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pihak menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan program. “Mari kita tunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan benar-benar disiplin, tegak lurus terhadap aturan, dan kerja dengan sepenuh hati,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
































