Menuju konten utama

Jayapura Rusuh, Majelis Rakyat Papua Ungkap Penyebab Amuk Massa

Kerusuhan di Jayapura hari ini mengakibatkan kota itu lumpuh. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengungkapkan sejumlah masalah yang memicu amuk massa di Jayapura.

Jayapura Rusuh, Majelis Rakyat Papua Ungkap Penyebab Amuk Massa
Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Dian Kandipi/wpa.

tirto.id - Papua hari ini kembali memanas. Jayapura dilanda kerusuhan saat aksi ribuan massa terjadi lagi di ibu kota Provinsi Papua tersebut.

Kericuhan hari ini mengakibatkan aktivitas warga di Jayapura lumpuh. Banyak toko dan kantor, termasuk mal, di Jayapura tutup sejak Kamis (29/8/2019) siang, sekitar pukul 12.30 WIT.

Kerusuhan di Jayapura hari ini disertai pula perusakan sejumlah gedung. Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Abepura dirusak dan dibakar oleh massa. Tower telekomunikasi nirkabel atau Base Transceiver Station (BTS) milik PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) di Jayapura juga dibakar.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menjelaskan kantornya dirusak dan dibakar massa pada sekitar pukul 11.30 WIT. Menurut dia, massa yang melintas di jalan depan kantornya menerobos pagar gedung MRP dan melakukan perusakan disertai pembakaran.

"Kebakaran kantor MRP pertama itu pos satpam, gedung utama, ruang sidang, sama ruang kabag umum, dan keuangan. Tiga ruangan itu yang dibakar. Mereka sambil lewat di jalan, massa menerobos, buka pagar, langsung masuk bakar," kata Murib kepada reporter Tirto, Kamis sore.

Berdasar penjelasan Murib, ruang di kantor MRP yang menjadi sasaran perusakan adalah: ruang sidang di gedung utama, bagian keuangan, serta bagian umum. Sementara, ruang kelompok kerja perempuan, adat, dan keagamaan, yang berada di gedung terpisah, dalam kondisi aman.

Sedangkan Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan pembakaran tower BTS milik PT Telkom di Jayapura menyebabkan sinyal telepon dan sms terputus di kota itu.

"Dari laporan operator, kabel koneksi antar-BTS dibakar massa. Ini yang mengakibatkan jaring selular mati. Ada 313 BTS yang tidak berfungsi," kata Semuel saat dihubungi reporter Tirto.

Komunikasi via telepon dan pesan singkat atau sms di Jayapura memang terputus sejak Kamis sore, pukul 15.30 WIT, sebagaimana dilaporkan Antara.

Telkomsel mengakui layanan telepon dan sms perusahaan itu di Jayapura terganggu pada hari ini. "Saat ini, tanggal 29 Agustus 2019, layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua untuk sementara mengalami gangguan," kata VP Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin lewat siaran persnya pada Kamis sore.

Namun, Denny tidak menyebut sebab pastinya. Ia mengatakan Telkomsel sedang mendalami penyebab gangguan dan berupaya mengembalikan layanan telepon dan SMS kembali normal.

Menurut laporan Antara, PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat juga melakukan pemadaman listrik di sejumlah titik di Jayapura dengan alasan mengantisipasi konsleting di gedung-gedung yang dibakar demonstran.

Pemicu Kerusuhan di Jayapura

Timotius Murib menilai aksi massa di Jayapura hari ini adalah akumulasi kemarahan masyarakat Papua terhadap banyak persoalan. Tindakan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya hanya salah satu pemicunya.

Menurut Murib, penembakan yang terjadi di Waghete II, Tigi, Deiyai, Papua pada Rabu kemarin (28/8/2019) termasuk masalah yang memicu kemarahan massa.

"Empat warga masyarakat Deiyai ditembak aparat TNI," kata Murib.

Pemblokiran internet di Papua, tambah Murib, turut memperparah masalah. "Sehingga yang dibakar itu [BTS] Telkomsel," ujar dia.

Murib menegaskan pemblokiran akses internet di Papua sejak Rabu (23/8/2019) adalah keputusan yang keliru. Dia mengaku bersama Gubernur Papua Lukas Enembe sudah menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8) lalu.

"Hari ini sudah hampir 1 pekan 5 hari akses internet di Papua lumpuh. Ini akumulasi. Selama ini belum menyampaikan semua hal," ucap Murib.

Langkah pemerintah yang membuat akses informasi di Papua terhambat tersebut, kata Murib, sekaligus menunjukkan bahwa, “Otonomi khusus tidak berdaya."

"19 tahun ini otonomi khusus tidak berdaya. Ini menjadi amukan masyarakat Papua yang cukup lama. Masyarakat Papua tidak puas terhadap pemberian otonomi khusus," kata Murib.

Jokowi dan Wiranto Angkat Bicara soal Rusuh di Jayapura

Saat menanggapi kerusuhan di Jayapura, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum dan tindakan anarkis.

"Saya terus mengikuti [perkembangan] dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura," kata Jokowi, di Alun-alun Purworejo, Jawa Tengah, pada Kamis malam, seperti dilansir Antara.

Jokowi meminta masyarakat Papua tetap tenang sekaligus tidak melakukan tindakan anarkis atau perusakan terhadap gedung maupun fasilitas publik. Dia pun mengajak para tokoh di daerah itu mewujudkan situasi yang damai.

"Karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasiltas publik, yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak," ujar Jokowi.

Soal rencana pertemuannya bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua, kata dia, agenda itu akan dilaksanakan secepatnya meski tidak dalam pekan ini.

"Sebetulnya minggu ini kami rencanakan tapi belum memungkinkan dan akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh adat, dan tokoh agama," kata Jokowi.

Adapun Menko Polhukam Wiranto mengakui, dirinya telah menerima laporan bahwa demonstrasi memang melumpuhkan Kota Jayapura. Meski begitu, Wiranto mengklaim tetap menginstruksikan seluruh aparat keamanan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

"Aparat keamanan sudah diinstruksikan, jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur, bahkan senjata peluru tajam tidak boleh digunakan,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, hari ini.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Politik
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH