Menuju konten utama

Kominfo akan Buka Akses Internet di Papua dengan Syarat Tertentu

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengevaluasi kebijakan pemblokiran internet.

Kominfo akan Buka Akses Internet di Papua dengan Syarat Tertentu
Ombudsman undangan Kemenkominfo bahas pemblokiran internet Anggota Ombudsman (Alamsyah) kanan Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Anggota Ombudsman (Alvin) saat di temui di Kantor ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019). tirto.id/Riyan Setiawan

tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengevaluasi kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Rencana ini dikemukakan setelah Kemenkominfo, yang diwakili Dirjen Aptika Semuel Pengerapan, bertemu dengan pihak Ombudsman RI (ORI), Rabu (28/8/2019) siang.

ORI-lah yang memberikan saran agar internet segera dipulihkan kembali. Ini agar warga kembali mendapatkan haknya atas informasi.

"Sampai saat ini masih dilakukan pembatasan [internet]. Makanya saya dari meeting ini [dengan Ombudsman] masih akan melapor ke pimpinan dan kami akan bahas, evaluasi kondisinya gimana di sana," kata Semuel di Kantor ORI.

Semuel kembali menjelaskan alasan pemblokiran internet, yaitu karena banyak konten yang mengadu domba. Konten ini disebar secara masif terutama saat terjadi aksi besar-besaran menentang rasisme di Papua.

"Dari hasil pertemuan ini kami akan berkoordinasi dengan stakeholder yang membuat keputusan ini. Dan saya pun akan sampaikan concern-concern yang disampaikan Ombudsman," ucap Semuel.

Ia mengklaim, konten informasi yang mencoba mengadu domba dan hoaks sudah mulai menurun. Pembatasan akses internet akan benar-benar dicabut jika aparat keamanan menyimpulkan daerah Papua sudah kondusif.

"Aparat punya kewenangan pengamanan dan keamanan. Itu nilainya lebih tinggi dari yang lainnya," tutur Semuel.

Aksi menentang rasisme besar-besaran terjadi untuk merespons pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya karena dituduh merusak bendera merah putih.

Menariknya, meski diblokir, pembicaraan soal Papua di media sosial tidak menurun. Hal itu disampaikan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit--mesin untuk menganalisis media sosial.

Lewat analisis Twitter, Fahmi mengatakan kata kunci "West Papua" ramai diperbincangkan di dunia internasional. Bahkan, kata dia, tren pembicaraan soal Papua meningkat setelah ada pelambatan dan disusul pemblokiran internet di sana.

"West Papua trennya tetap tinggi, habis diblokir makin tinggi karena mereka tidak di Papua," jelas Ismail kepada reporter Tirto, Senin (26/8/2019).

Percakapan tentang West Papua kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Pengguna asalnya yang tertinggi berasal dari Jakarta, kemudian disusul Berlin, London, Sydney, Melbourne, dan New York. "Dari Jayapura sedikit," kata dia.

Perbincangan mengenai West Papua berasal dari orang-orang yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. "Kelihatan di-most retweet, mereka memanfaatkan pemblokiran internet ini sebagai salah satu cara untuk memojokkan pemerintah Indonesia."

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Andrian Pratama Taher