tirto.id -
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menjelaskan tujuan dari realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta ratusan miliar. Menurut perhitungannya, untuk membangun satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan sekitar Rp3 miliar.
Pemerintah Provinsi Jakarta sendiri diproyeksikan dapat membangun ratusan SPPG untuk dapat menyuplai program MBG.
"Sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh Pak Gubernur [Teguh Setyabudi], bahwa DKI siap untuk membangun 153 SPPG. Berarti, kalau itu dikalikan Rp3 miliar per masing-masing SPPG, itu tersedia sekitar Rp459 miliar," ucapnya melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).
Ia menjelaskan, 153 SPPG itu bukan termasuk SPPG yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Michael, Pemprov Jakarta tetap menunggu instruksi pemerintah pusat untuk mendirikan ratusan SPPG tersebut.
Pembangunan SPPG itu nantinya akan menggunakan anggaran dari pos Biaya Tak Terduga (BTT) hasil realokasi sejumlah pos anggaran kegiatan dalam APBD Jakarta 2025. Adapun rencana realokasi itu mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Itu yang Pemprov DKI berkomitmen untuk dapat membangun SPPG di tahun 2025. Tapi kita tentunya akan ikut kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kalau kita ditugaskan, maka akan kita ambil dananya dari sana [BTT]," ucapnya.
"[Anggaran dana untuk] MBG itu yang sementara ini kita titipkan di BTT," lanjut dia.
Pemprov Jakarta hendak merealokasi anggaran perjalanan dinas tahun 2025 senilai Rp175 miliar dan anggaran makan-minum sekitar Rp300 miliar. Semula, anggaran perjalanan dinas tahun 2025 mencapai Rp350 miliar, sementara anggaran makan dan minum mencapai Rp727 miliar.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengaku bakal merealokasi APBD Jakarta tahun anggaran 2025. Hal ini dilakukan usai terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut dia, Pemprov Jakarta bakal menindaklanjuti inpres itu melalui aturan turunan. Kini, aturan turunan tersebut masih dalam bentuk draf. "Tentunya, pemerintah daerah, bagian dari pemerintah nasional, itu mendukung inpres. Kita juga akan membuat ingub [instruksi gubernur] dan sudah dalam draf," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu.
Teguh mengatakan, anggaran yang akan direlokasi berasal dari sejumlah pos anggaran dalam APBD Jakarta 2025. Ia pun membuka opsi untuk merelokasi anggaran perjalanan dinas maupun anggaran rapat.
Sementara itu, Teguh belum dapat memastikan berapa total anggaran yang akan dihemat. Menurut dia, Pemprov Jakarta hendak terlebih dahulu mendiskusikan anggaran yang dihemat bersama Tim Transisi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.
Nantinya, Teguh mengatakan, anggaran yang dihemat bakal diperuntukkan program prioritas pemerintah pusat maupun Pemprov Jakarta.
Editor: Rina Nurjanah
