Indeks Pemprov Jakarta

Tito menegaskan bahwa dirinya tidak menyetujui poligami, tetapi ada keadaan tertentu sehingga perlu mengatur poligami agar angka perceraian tidak tinggi.

Pemprov Jakarta menertibkan pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di trotoar di Jakarta Selatan.

Bima mengatakan, ada 116 ASN Pemprov DKJ yang ingin bercerai dan Pergub 2 Tahun 2025 hadir untuk menekan angka perceraian lebih banyak di masa depan.

Usai ramai di medsos, Sudinhub Jakarta Selatan, akhirnya melakukan operasi penindakan parkir liar tersebut.

Tito belum mau berkomentar soal keberadaan aturan ASN Jakarta boleh berpoligami sebelum membaca aturan secara utuh.

Pemprov Jakarta tidak ingin ASN Jakarta menikah siri tanpa persetujuan dari istri sah maupun pejabat berwenang sekaligus mengatur tata cara perceraian.

Marullah mengatakan, pengisian jabatan yang kosong tidak terpaku harus menunggu pelantikan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Pemprov Jakarta akan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah DKJ.

Pramono menggaet sejumlah elite PDIP seperti Charles Honoris dan Ima Mahdiah hingga pengamat seperti Nirwono Joga dan Yustinus Prastowo.

Pemprov Jakarta mengambil tema “Semarak Jakarta Mendunia” untuk perayaan malam tahun baru 2025.

Pemprov Jakarta menghormati pengusutan kasus dugaan korupsi Rp150 miliar yang dilakukan Kejati Jakarta.

Teguh mengaku, telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, terkait rencana penonaktifan Iwan.

Pramono Anung membahas pemerintahan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara bersama Ketua DPRD DKJ, Khoirudin.

Dinas SDA DKI Jakarta menilai kawasan Cipulir sudah menjadi langganan kemacetan meski tidak ada proyek pekerjaan di sana.

Pemprov DKI jangan berhenti melakukan evaluasi peningkatan kualitas SMK agar angka pengangguran di Jakarta terus menurun.

Menurut Heru Budi, perekrutan guru honerer di Jakarta harus sesuai ketentuan dan kebutuhannya.

DPRD DKI Jakarta menargetkan Raperda P2APBD DKI Jakarta 2023 sudah rampung paling lambat 6 Agustus 2024.

Pemprov DKI Jakarta diharapkan terus menjamin keselamatan warga lewat trotoar yang aman, nyaman, dan bebas dari kabel yang menjuntai.

Minawati khawatir tak bisa lagi menata kampung-kampung di Jakarta bila kesulitan menemui pejabat Pemprov DKI.

Heru Budi bilang Jakarta memang bisa dihuni oleh siapa pun. Namun, Pemprov DKI hanya menegakkan peraturan.