tirto.id - Isu sejumlah menteri akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Terakhir adalah kabar tentang rencana mundurnya Menkopolhukam, Mahfud MD.
Warta ini mula-mula muncul dari keterangan Ganjar Pranowo. Ia menyarankan Mahfud MD yang merupakan cawapresnya untuk mundur dari kabinet pimpinan Jokowi demi mencegah konflik kepentingan.
Menurut Ganjar, potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara harus diwaspadai.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD angkat bicara. Ia mengaku niat mundur muncul setelah banyak menteri mulai bersikap mendukung salah satu kandidat Pilpres 2024.
"Ternyata situasinya tidak berimbang. Malah terakhir, menteri-menteri ikut timses, datang [menghadiri debat Pilpres 2024]," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang disiarkan akun YouTube Mahfud MD, Selasa (23/1/2024).
Mahfud mengakui dirinya memang sudah berbincang dengan Ganjar soal rencana mundur dari kabinet. Namun menurutnya, dia akan mundur di saat yang tepat.
Mahfud menambahkan, saat ini ia ingin memberi contoh sebagai cawapres yang tidak menggunakan fasilitas negara meski menjabat Menkopolhukam. Namun ia memastikan ada kemungkinan untuk mundur.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar dengan publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar. Bahwa pada saatnya yang tepat nanti, pasti [saya] akan mengajukan penunduran diri [sebagai Menkopolhukam] secara baik-baik," kata Mahfud.
"Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," lanjutnya.
Kabar rencana mundurnya Mahfud MD dari kabinet muncul tidak lama setelah isu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, akan melakukan hal yang sama. Ia dikabarkan hendak mundur dari kabinet berdasarkan penuturan ekonom FEB-UI, Faisal Basri.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” ungkap Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia, dikutip Rabu (17/1/2024).
Saat dikonfirmasi oleh awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024), Sri Mulyani enggan berbicara banyak soal kabar tersebut. Ia lebih banyak diam dan mengaku akan tetap bekerja sebagai menteri.
"Saya bekerja, saya bekerja," kata Sri Mulyani singkat.
Isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet kemudian diikuti oleh isu beberapa menteri lainnya yang juga akan mundur. Salah satu nama yang santer disebut adalah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya muncul narasi bahwa menteri-menteri Jokowi yang hendak mundur itu karena perbedaan pandangan politik. Terutama setelah munculnya kabar sumir tentang tujuh orang meteri dari PDIP akan mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan Jokowi.
Ketujuh menteri itu adalah (1) Yasonna Laoly/Menteri Hukum dan HAM, (2) Tri Rismaharini/Menteri Sosial, (3) Basuki Hadimuljono/Menteri PUPR, (4) I Gusti Ayu Bintang Darmawati/Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, (5) Teten Masduki/Menteri Koperasi dan UMKM, (6) Azwar Anas/Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (7) Pramono Anung/Sekretaris Kabinet.
Akan tetapi dalam pernyataan terbarunya, lewat Sekjen-nya, Hasto Kristiyanto, PDIP memastikan para menterinya akan tetap bekerja.
Di sisi lain, dinamika situasi politik memicu perubahan kepercayaan publik. Mengutip data lembaga survei Indikator (PDF), angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi sebsar 79 persen.
Angka ini naik jika dibandingkan hasil survei September 2023 yang hanya 74 persen. Namun jika dibandingkan hasil survei Juli 2023 yang sebesar 81 persen, sebetulnya turun.
Lantas, apakah isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet memengaruhi kepusan terhadap pemerintahan Jokowi? Dan apakah berpengaruh terhadap kondisi politik nasional?
Menimbang Dampak Politik
Analis politik dari Indonesia Public Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai isu menteri yang mundur secara masif, apalagi dilakukan tokoh dengan reputasi baik seperti Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Basuki Hadimuljono, akan berdampak pada sentimen publik terhadap pemerintahan terutama presiden.
"Publik bisa saja menduga jika kabinet terganggu karena faktor presiden yang sewenang-wenang dalam memenuhi hasrat berkuasa," ujar Dedi, Kamis (25/1/2024).
Dedi menilai, jika sejumlah menteri mundur secara masif, maka akan berimbas kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ia beralasan, para tokoh profesional lebih kuat pengaruhnya daripada Prabowo.
"Dalam pertarungan opini saat ini, bukan tidak mungkin itu akan berimbas pada elektabilitas Prabowo. Dari sisi kepercayaan publik, dibanding tokoh yang pro Jokowi dan Prabowo, Sri Mulyani Cs bisa lebih unggul dalam mendapatkan kepercayaan publik," kata Dedi.
Di sisi lain, tambah Dedi, kepercayaan publik pada kabinet secara keseluruhan juga merosot seiring banyaknya menteri yang menjadi tim sukses Prabowo-Gibran.
Ia menekankan, jika para menteri benar-benar mundur secara masif, maka bisa menjadi alat efektif untuk menjatuhkan pasangan Prabowo-Gibran dan Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran.
"Bagian terpentingnya, mundurnya kabinet secara bersamaan bisa menjadi senjata propaganda kandidat, membaca kedekatan tokoh. Bisa saja mereka yang mundur akan berada di barisan Ganjar-Mahfud. Situasi ini menarik, karena mimpi satu putaran Prabowo dan Jokowi bisa pupus seketika," ungkapnya.
Sementara analis politik senior dari Populi Center, Usep S. Ahyar, menilai isu mundurnya sejumlah menteri tidak akan berdampak banyak terhadap situasi politik elektoral. Menurutnya, jika menteri mundur secara bersama-sama malah lebih efektif untuk mengganggu pemerintahan.
"Kalau cuma satu atau dua [menteri] yang terkait dengan politik, ya menurut saya justru harus dijadikan momentum untuk reshuffle,’ ujarnya.
Usep beralasan, upaya mundur dari menteri, terutama Mahfud MD, tidak akan berdampak banyak pada citra pemerintahan. Menurutnya, publik sudah paham bahwa menteri yang mundur berkaitan dengan isu politik, terutama Mahfud MD yang merupakan cawapres Ganjar.
Dalam pandangan Usep, Mahfud sudah tidak punya momentum dan motif kuat untuk mundur. Jika melihat secara elektabilitas, ungkapnya, tidak akan naik banyak karena mundurnya menjelang pencoblosan.
Menurutnya, momentum yang paling tepat bagi menteri untuk mundur secara bersamaan sudah lewat, yakni saat putusan MK yang membolehkan Gibran maju sebagai peserta Pilpres 2024.
Terlebih, menurutnya, menteri-menteri yang mundur pun paling orang-orang PDIP--atau Mahfud MD yang memang mendampingi Ganjar--yang kini tengah berhadapan dengan Jokowi yang disebut-sebut mendukung Prabowo-Gibran.
Namun, tambahnya, lain cerita jika menteri profesional yang mundur bersamaan, misalnya Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan lain-lain.
"Kalau secara politik, berombongan itu yang menjadi gorengan dalam tanda petik. Kalau mundur bersamaan pasti [akan diduga] ada apa-apanya. Pasti pertanyaan publik kan begitu, digoreng dan dibikin narasi," tutur Usep.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi
