Menuju konten utama

Israel Berupaya Alihkan Kesalahan Atas Kelaparan Massal di Gaza

Beberapa pejabat Israel lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berdalih ada kejahatan di Gaza.

Israel Berupaya Alihkan Kesalahan Atas Kelaparan Massal di Gaza
Warga Palestina menunggu di titik distribusi sup miju-miju di Kota Gaza, Jalur Gaza utara, pada 27 Juli 2025. AFP/Omar AL-QATTAA

tirto.id - Pemerintah Israel berupaya menghindari tuduhan terkait kelaparan warga Palestina di Gaza di tengah bukti kuat tuduhan tersebut.

Di tengah tudingan puluhan pemerintah, PBB, dan organisasi internasional sudah merinci kesalahan Israel, para pejabat dan menteri Israel membantah adanya kelaparan di Gaza. Mereka berdalih bahwa jika ada kelaparan di Gaza bukanlah kesalahan Israel, melainkan Hamas, PBB, serta sejumlah organisasi sosial lainnya atas kesulitan dalam mendistribusikan bantuan.

Upaya Israel masih berlangsung meski salah satu menterinya sendiri, Menteri Warisan dari sayap kanan, Amichai Eliyahu, menggambarkan kebijakan yang melibatkan kelaparan, genosida, dan pembersihan etnis tanpa rasa penyesalan, yang mana hal tersebut telah ditolak oleh Israel dan dikatakan bukan merupakan kebijakan resmi.

Israel mencoba untuk mengalihkan kesalahan atas apa yang telah digambarkan oleh kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "kelaparan massal buatan manusia" dalam kasus kelaparan di Gaza. Pandangan itu didukung oleh pernyataan bersama yang baru saja dikeluarkan oleh 28 negara, termasuk Inggris, yang secara jelas menyalahkan Israel.

“Penderitaan warga sipil di Gaza sudah mencapai titik terendah. Sistem distribusi bantuan pemerintah Israel berbahaya, menyebabkan ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia di wilayah Gaza,” tulis pernyataan tersebut sebagaimana dikutip The Guardian, Senin (28/7/2025).

“Kami mengutuk pemberian bantuan secara bertahap dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang berusaha memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, yaitu air dan makanan,” imbuh pernyataan itu.

Beberapa pejabat Israel lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara samar-samar berjanji bahwa tidak akan ada kekejaman di Gaza.

Namun, seorang pejabat keamanan senior Israel dengan tegas menyatakan tidak ada anak-anak yang tewas di Gaza. Pejabat tersebut mengeklaim bahwa gambar anak-anak yang terlihat di halaman depan media di seluruh dunia menunjukkan anak-anak yang menderita dari "penyakit yang mendasarinya".

“Tidak ada kelaparan di Gaza, yang ada hanyalah kelaparan akan kebenaran,” Juru Bicara Pemerintah Israel, David Mencer mengatakan kepada Sky News.

Bertentangan dengan klaim tersebut, Dokter Lintas Batas, Médecins Sans Frontières, mengatakan, seperempat dari anak-anak kecil dan ibu hamil dan menyusui yang diperiksa di kliniknya minggu lalu mengalami malnutrisi, sehari setelah PBB menyatakan satu dari lima anak di Kota Gaza menderita malnutrisi.

Namun, upaya Israel untuk menghindari tanggung jawabnya dalam kasus kelaparan tersebut tidak berhasil. Hal ini lantaran apabila secara hukum, sebagai pihak penduduk, Israel wajib memastikan pihak-pihak yang berada di bawah pendudukan memiliki akses ke fasilitas kehidupan yang dibutuhkan.

Berdasarkan laporan Reuters, meski Israel secara konsisten terus mencoba menyalahkan Hamas atas intersepsi bantuan pangan, klaim tersebut telah dirusak oleh penilaian Amerika Serikat (AS) yang bocor, bahwa tidak menemukan bukti pencurian sistematis oleh kelompok militan Palestina tersebut atas pasokan kemanusiaan yang didanai AS.

Meneliti 156 insiden pencurian atau kehilangan pasokan yang didanai AS yang dilaporkan oleh organisasi mitra bantuan AS antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Israel menyatakan tidak menemukan "laporan yang menuduh Hamas" diuntungkan dari Pasokan yang didanai AS.

Israel juga baru-baru ini mengintensifkan upaya untuk menyalahkan PBB atas masalah distribusi bantuan, dengan alasan kurangnya kerja sama dari komunitas internasional dan organisasi internasional. Klaim Israel bertentangan dengan bukti nyata upayanya untuk melemahkan distribusi bantuan.

Meskipun terdapat peringatan internasional mengenai risiko kemanusiaan akibat pelarangan UNRWA, lembaga PBB utama untuk Palestina hingga organisasi besar di Gaza menutup operasionalnya sehingga mempersulit upaya bantuan.

Sebaliknya, Israel, yang didukung oleh AS, mengandalkan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang swasta, tidak berpengalaman, dan kontroversial; lokasinya telah menjadi fokus berbagai pembunuhan massal warga Palestina yang putus asa oleh tentara Israel.

Upaya Israel untuk menghambat upaya bantuan terus berlanjut. Pekan lalu, Israel mengatakan tidak akan memperbarui visa kerja Jonathan Whittall, pejabat bantuan PBB paling senior di Gaza; dan seorang juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa Israel telah menolak delapan dari 16 permintaan PBB untuk mengangkut bantuan kemanusiaan. di Gaza pada hari sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa dua permintaan lain yang sebelumnya telah disetujui justru menyebabkan staf mengalami hambatan di lapangan, karena ia menjelaskan adanya pola "hambatan birokrasi, logistik, administratif, dan operasional lainnya" yang diterapkan oleh otoritas Israel.

Semua ini telah menyuntikkan rasa urgensi baru ke dalam bencana di Gaza karena badan-badan PBB memperingatkan bahwa mereka berada di ambang kehabisan makanan khusus yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang kekurangan gizi parah.

"Sebagian besar persediaan perawatan malnutrisi telah dikonsumsi dan apa yang tersisa di fasilitas akan segera habis jika tidak diisi ulang," kata seorang Juru Bicara WHO pada hari Kamis.

Baca juga artikel terkait KELAPARAN DI GAZA atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher