Israel Akan Bangun Permukiman Ilegal di Gaza Utara & Tepi Barat

tirto.id - Pemerintah Israel kembali mengumumkan langkah yang berpotensi memperluas pendudukan di wilayah Palestina. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan rencana pembangunan tiga pos permukiman baru di Jalur Gaza bagian utara. Sementara itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengalokasikan dana lebih dari 1,3 miliar shekel atau sekitar US$400 juta untuk memperluas pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pengumuman itu muncul ketika koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpacu memperluas kendali atas wilayah Palestina menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang.

Katz mengatakan tiga pos yang akan dibangun di Gaza merupakan pos Nahal, yakni komunitas militer yang sebelumnya kerap merupakan tahap awal sebelum berkembang menjadi permukiman sipil Israel.

“Saya bermaksud mendirikan tiga pos Nahal, yang juga merupakan entitas militer, di lokasi-lokasi yang sebelumnya merupakan permukiman Israel di Gaza utara,” kata Katz kepada Channel 14 TV, sebagaimana dilansir The Guardian, Minggu (19/7/2026).

Sementara itu, Kabinet Israel dikabarkan telah menyetujui alokasi dana pembangunan yang dicanangkan Smotrich pada bulan lalu. Namun, keputusan itu dirahasiakan karena pemerintah memperkirakan akan menghadapi penolakan dari Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan media-media Israel.

Di sisi lain, Komandan Militer Israel untuk Tepi Barat, Mayor Jenderal Avi Bluth, menuai sorotan setelah menyampaikan apresiasi kepada kelompok pemukim ekstremis yang mendirikan pos-pos ilegal.

Dalam sebuah pertemuan Asosiasi Farms—organisasi yang mewakili pos-pos permukiman yang tergolong ilegal menurut hukum Israel sendiri—Bluth menyebut para pemukim sebagai mitra keamanan militer.

“Saya menghargai pekerjaan mereka,” ujar Bluth.

Bluth sendiri diketahui dibesarkan di salah satu permukiman Israel di Tepi Barat.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai pos-pos permukiman semacam itu memainkan peran penting dalam aksi kekerasan terhadap warga Palestina yang menyebabkan banyak keluarga terusir dari rumah dan lahan mereka di berbagai wilayah Tepi Barat.

Tindakan dan sikap semacam itu sebenarnya juga menuai tantangan dari elemen politik lain di Israel. Puluhan tokoh politik dan militer Israel, termasuk dua mantan perdana menteri serta mantan kepala lembaga keamanan, disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pemerintah Israel karena dinilai mendukung aksi teror yang dilakukan pemukim Yahudi di Tepi Barat.

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina juga mengeluarkan laporan terbaru yang menyoroti meningkatnya kekerasan pemukim.

“Dalam konteks ini, kekerasan pemukim adalah kekerasan negara (settler violence is state violence),” tulis kantor HAM PBB dalam laporannya yang dikutip The Guardian.

Laporan tersebut menyebut Israel memanfaatkan kelompok pemukim sebagai ujung tombak upaya aneksasi wilayah Palestina, sementara impunitas yang berlangsung secara sistematis membuat berbagai tindakan kekerasan terus berkembang tanpa pengawasan.

Senada dengan itu, aktivis Peace Now, Hagit Ofran, mengatakan pemerintah Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman sebelum masyarakat memberikan suara pada pemilu.

Menurut Ofran, alat berat saat ini sudah bekerja di sedikitnya tujuh lokasi permukiman yang ditargetkan dapat dihuni sebelum hari pemungutan suara.

“Pemerintah sedang melakukan sprint prapemilu yang sembrono dengan menguras uang publik demi menciptakan fakta-fakta baru di lapangan,” ujar Ofran.

Pos Nahal, Tahap Awal Permukiman Sipil

Rencana pembangunan pos Nahal di Gaza dinilai bukan semata untuk kepentingan militer. Pendiri organisasi advokasi Kerem Navot, Dror Etkes, mengatakan model tersebut selama puluhan tahun menjadi metode yang digunakan Israel dalam memperluas permukiman di wilayah pendudukan.

“Militer hanyalah tahap pertama yang bertujuan mempersiapkan wilayah itu untuk permukiman di masa depan,” kata Etkes.

“Puluhan permukiman Israel di Tepi Barat dibangun melalui cara seperti ini,” lanjutnya.

Menurut Etkes, sistem permukiman Nahal pertama kali diterapkan pada 1950-an di wilayah perbatasan, termasuk di sekitar Jalur Gaza. Setelah Perang 1967, pola yang sama digunakan di wilayah pendudukan Tepi Barat, bermula dari Lembah Yordan sebelum kemudian meluas ke berbagai kawasan lain.

Smotrich sebelumnya juga menyatakan rencana pembangunan tiga permukiman di Gaza telah rampung dan dapat segera dimulai begitu memperoleh persetujuan dari Netanyahu. Namun, kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan atas rencana yang disampaikan Katz tersebut.

Israel Klaim Kuasai 65 Persen Wilayah Gaza

Dalam kunjungan ke wilayah Gaza yang kini dikuasai militer Israel, Katz mengatakan dirinya merasa puas melihat sebagian besar kawasan yang sebelumnya menjadi permukiman warga Palestina kini berubah menjadi hamparan puing.

“Saya merasa senang melihatnya,” kata Katz merujuk pada wilayah yang telah dihancurkan dalam operasi militer Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Militer Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai, menyampaikan bahwa Israel kini menguasai sekitar 65 persen wilayah Gaza.

Persentase itu lebih tinggi dibandingkan cakupan wilayah yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun lalu, yakni sekitar 53 persen.

Di sisi lain, sekitar dua juta warga Palestina yang selamat dari perang kini bertahan di sepertiga wilayah Gaza yang tersisa.

“Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan ini selain sebagai kemenangan, ketika Anda menguasai 65 persen wilayah, ketika Anda telah membunuh lebih dari 70 ribu teroris di sini,” kata Yadai.

Pernyataan tersebut memicu sorotan karena data korban sipil di Gaza menunjukkan lebih dari 21 ribu anak tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari seribu bayi yang meninggal sebelum genap berusia satu tahun.

Militer Israel sebelumnya juga mengakui bahwa basis data korban tewas yang disusun otoritas kesehatan Palestina secara umum dapat dipercaya. Basis data tersebut memuat lebih dari 73 ribu korban yang teridentifikasi berdasarkan nama dan nomor identitas yang diterbitkan Israel.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 21 ribu merupakan anak-anak, lebih dari 10 ribu perempuan berusia di bawah 60 tahun, serta lebih dari 5 ribu lansia.

Ketika ditanya apakah pernyataan Yadai berarti perempuan, anak-anak, dan lansia juga dikategorikan sebagai “teroris”, militer Israel tidak memberikan jawaban langsung.

Juru bicara militer menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap klasifikasi korban di Gaza.

“IDF saat ini sedang melakukan penilaian internal mengenai rincian dan kategorisasi korban. Proses tersebut belum selesai dan belum dipresentasikan kepada jajaran politik,” kata juru bicara militer Israel.

Militer Israel juga menolak memberikan komentar terkait dukungan Avi Bluth terhadap kelompok pemukim bersenjata dan menyatakan bahwa keputusan mengenai pembangunan permukiman merupakan ranah kebijakan politik.