Benarkah Rencana Board of Peace AS di Gaza Bangkrut dan Gagal?

tirto.id - Rencana besar pemulihan Jalur Gaza yang digagas oleh Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump kini berada di ambang kegagalan besar. Proyek yang semula dirancang sebagai cetak biru ambisius untuk membangun kembali seluruh wilayah pasca-perang tersebut dilaporkan menyusut drastis, mandek, dan menghadapi ancaman kebangkrutan karena dana tak kunjung cair.

Laporan The Guardian menyebut proyek tersebut berupa pembangunan kamp sementara di dekat Kota Rafah untuk menampung sebagian kecil dari sekitar dua juta warga Gaza yang mengungsi. Kamp itu dirancang memiliki pemerintahan Palestina, kepolisian, serta pasukan keamanan internasional dalam jumlah terbatas. Namun, proyek tersebut diperkirakan belum dapat direalisasikan sebelum akhir tahun ini.

Media tersebut melaporkan, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah langkah awal telah dilakukan. Beberapa personel keamanan dari Maroko dan Kosovo telah tiba di Israel dan diproyeksikan menjadi cikal bakal International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional yang nantinya bertugas menjaga keamanan kamp tersebut.

Selain itu, pembangunan pangkalan logistik di perlintasan Kerem Shalom, yang berbatasan dengan Israel dan Gaza, hampir rampung. Pangkalan tersebut akan digunakan untuk menyimpan kendaraan, perlengkapan, dan peralatan operasional pasukan ISF.

Meski demikian, pembangunan kamp percontohan di dekat Rafah hingga kini belum dimulai. Pangkalan pendukung ISF yang direncanakan di lokasi tersebut juga belum dibangun. Berdasarkan citra satelit, kawasan itu baru menunjukkan aktivitas penggalian lahan tanpa adanya pembangunan fasilitas baru.

Kemajuan proyek diperkirakan baru dapat terjadi setelah pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang. Pemilu tersebut berpotensi mengakhiri pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Anggaran Raksasa yang Masih Gaib

Sumber pendanaan proyek juga masih menjadi tanda tanya. Dari total dana sebesar 17 miliar dolar AS yang sebelumnya dijanjikan untuk mendukung rencana perdamaian Gaza 20 poin yang diusulkan Trump, baru sebagian kecil yang benar-benar tersedia.

Pada Senin, Palestine Donor Group Uni Eropa mengumumkan telah menghimpun dana sebesar 883 juta euro untuk Gaza. Dana tersebut akan digunakan untuk memulihkan infrastruktur dasar, termasuk jaringan air bersih, sanitasi, dan sistem pengelolaan limbah, serta dirancang untuk melengkapi proyek-proyek yang dijalankan BoP.

Di sisi lain, BoP juga tengah bernegosiasi agar sebagian dari sekitar 11 miliar dolar AS berupa penerimaan pajak Palestina dan aset perbankan yang dibekukan serta ditahan Israel dapat dialihkan untuk membiayai proyek tersebut.

"Kami sedang mengupayakannya. Hal itu masih dalam pembahasan," kata seorang sumber yang mengetahui proses negosiasi.

Hanya Dijaga agar Bernyawa

Sejak gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump diberlakukan pada Oktober tahun lalu, Israel disebut berulang kali melanggarnya. Israel juga dilaporkan terus memblokir berbagai upaya rekonstruksi serta membatasi secara ketat masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sejumlah diplomat Barat di Yerusalem menilai peluang terbesar bagi kemajuan proses pemulihan Gaza bergantung pada terbentuknya pemerintahan baru di Israel. Namun, mereka juga mengakui belum ada jaminan bahwa pemerintahan pengganti akan memiliki kebijakan yang lebih terbuka terhadap proses rekonstruksi.

Seorang diplomat Barat di Yerusalem mengatakan kepada The Guardian bahwa BoP tidak memiliki banyak pilihan selain tetap melanjutkan proyek tersebut, meski kemajuannya sangat terbatas. Menurutnya, penghentian proyek justru berisiko membuka ruang bagi kelompok-kelompok garis keras di pemerintahan Israel yang memiliki agenda lebih ekstrem terhadap Gaza.

"Tujuannya hanya untuk menjaga agar proses ini tetap berjalan, agar peluang penyelesaiannya tetap terbuka. Sebab, jika proses ini berhenti, akan ada pihak-pihak lain dengan agenda yang jauh lebih ekstrem yang siap mengambil alih. Mereka berbicara tentang pemindahan penduduk secara besar-besaran dan kolonisasi," kata diplomat tersebut kepada The Guardian.