tirto.id - Demonstrasi yang digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol) hari ini, Rabu, 17 September 2025 di Jakarta disebut juga akan diikuti oleh para mahasiswa. Mereka akan bergabung dengan massa ojol dan kurir untuk menuntut jawaban terkait “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sebagian mempunyai batas waktu 5 September 2025.
Keikutsertaan mahasiswa terutama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini disampaikan oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Menurut Raden Igun, para mahasiswa sepakat turun kembali ke jalan karena menilai Pemerintah sudah mencederai keadilan di Indonesia.
“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama rekan-rekan mahasiswa BEM UI menilai bahwa pemerintahan saat ini sudah menyimpang jauh dari rasa keadilan," terang Raden Igun dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Apakah Mahasiswa Ikut Demo Ojol di Jakarta Hari Ini?
Berdasarkan pantauan TirtoID di media sosial, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi dari BEM UI terkait keterlibatan mereka dalam demo ojol hari ini, 17 September 2025.
Biasanya, jika mahasiswa akan mengadakan aksi unjuk rasa, BEM UI akan memberikan informasi lengkap di Instagram @bemui_official. Di akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga tidak ditemukan informasi yang menyebutkan adanya aksi unjuk rasa mahasiswa hari ini.
Sebelumnya, BEM UI menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta pada Selasa, 9 September 2025. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut Pemerintah dan para jajarannya untuk memenuhi “17+8 Tuntutan Rakyat” yang berisi akumulasi tuntutan demo di Indonesia sejak akhir Agustus hingga awal September ini.
Mahasiswa UI juga menilai selama ini pemenuhan tuntutan oleh Pemerintah hanya untuk meredam kemarahan masyarakat.
“Pemenuhan tuntutan berbentuk formalitas dan hanya berorientasi pada peredaman kemarahan, alih alih peredaman kesengsaraan masyarakat Indonesia,” tuding Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan dalam orasinya saat demonstrasi (9/9).
Dalam “17+8 Tuntutan Rakyat” ada dua bagian, yakni bagian pertama berisi 17 tuntutan dengan batas akhir 5 September 2025 dan bagian kedua berisi 8 tuntutan dengan deadline 31 Agustus 2026.
Berikut 17 Tuntutan Jangka Pendek:
- Untuk Presiden: Menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil dan membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan aparat.
- Untuk DPR: Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, membatalkan fasilitas baru, serta mempublikasikan anggaran secara transparan. Badan Kehormatan DPR juga didesak untuk memeriksa anggota yang bermasalah.
- Untuk Partai Politik: Memberhentikan kader yang tidak etis, berkomitmen pada kepentingan rakyat, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.
- Untuk Kepolisian: Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, dan mengadili aparat yang melakukan pelanggaran HAM.
- Untuk TNI: Segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam ranah sipil, dan menjaga disiplin internal.
- Untuk Kementerian Sektor Ekonomi: Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat buruh.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id


































