Menuju konten utama

Indonesia Abstain Saat Voting Dukung Perdamaian Ukraina di PBB

Dalam voting PBB untuk menyerukan perdamaian di Ukraina, Indonesia memilih abstain, sama halnya dengan beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Indonesia Abstain Saat Voting Dukung Perdamaian Ukraina di PBB
Petugas medis merawat seorang warga yang terluka di pemukiman yang alami kerusakan berat akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kharkiv, Ukraina (23/1/2024). REUTERS/Sofiia Gatilova
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (24/2/2026) waktu setempat mengadakan pemungutan suara dukungan terhadap Ukraina bertepatan dengan empat tahun sejak invasi Rusia. Dalam forum tersebut, Indonesia memilih abstain.

Dalam voting tersebut, sebanyak 107 negara mendukung resolusi yang menegaskan komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan batas wilayah yang diakui secara internasional.

Sebanyak 12 negara menolak, sedangkan 51 negara memilih abstain, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

Negara yang Abstain Soal Perdamaian Ukraina

Resolusi yang dibahas dalam rapat Majelis Umum PBB itu juga menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat serta terciptanya perdamaian yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di Ukraina.

Delegasi Amerika Serikat sebelumnya meminta agar dilakukan pemungutan suara terpisah untuk paragraf-paragraf yang menyinggung keutuhan wilayah Ukraina dan hukum internasional, namun usulan tersebut ditolak.

Sikap abstain AS ini mencerminkan perubahan kebijakan sejak pergantian kepemimpinan dari Presiden Joe Biden ke Donald Trump.

Di bawah Trump, dukungan penuh dan tanpa syarat kepada Ukraina disebut mulai mereda. Trump bahkan dinilai membuka kembali jalur diplomatik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta beberapa kali menolak secara langsung mengutuk invasi Rusia.

Wakil duta besar AS untuk PBB, Tammy Bruce, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik seruan PBB untuk gencatan senjata. Namun, ia menilai ada sejumlah bahasa dalam resolusi tersebut yang justru dapat mengganggu upaya diplomasi untuk mengakhiri perang, meskipun ia tidak menjelaskan bagian mana yang dimaksud.

Dari pihak Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri Mariana Betsa menyatakan bahwa meskipun ada upaya perdamaian yang dipimpin AS dan didukung Eropa, Rusia belum menunjukkan niat sungguh-sungguh untuk menghentikan agresi.

"Meskipun ada upaya perdamaian yang dipimpin oleh AS dan didukung oleh Eropa, Rusia terus menunjukkan tidak adanya kemauan tulus untuk menghentikan agresi ini," katanya dikutip CNA.

Wakil duta besar Rusia, Anna Evstigneeva, membalas dengan menyarankan agar Ukraina lebih fokus pada diplomasi ketimbang menginisiasi pemungutan suara yang dinilai politis.

Duta Besar Ukraina untuk AS, Olga Stefanishyna, mendesak pemerintahan Trump untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Ia berharap Kongres AS dapat segera mengesahkan Undang Undang yang memberlakukan tarif dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Rusia, guna melemahkan ekonomi Moskow dan membatasi pendanaan perang.

"Kami berharap pemerintah AS pada hari ini ... akan memahami bahwa bahasa yang dipahami oleh Rusia bukanlah dialog atau upaya diplomatik, melainkan tekanan," kata Stefanishyna

Stefanishyna juga menegaskan bahwa Ukraina sangat membutuhkan sistem pertahanan udara, terutama karena Rusia terus meningkatkan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting di tengah musim dingin yang keras.

Russia Ukraine War

Dalam gambar yang disediakan oleh Layanan Darurat Ukraina, beberapa orang membawa orang yang terluka dari sebuah gedung yang rusak akibat serangan rudal Rusia di Pokrovsk, di wilayah Donetsk, Ukraina, pada Senin, 7 Agustus 2023. (Servicio ucraniano de Emergencias via AP Photo)

Sikap Indonesia Terhadap Ukraina

Mengenai alasan mengapa Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut, sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Menlu Soegiono terkait hal itu.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menyatakan siap menjadi jembatan dalam perdamaian Ukraina dan Rusia.

“Presiden Zelenskyy, saya ikuti terus perkembangan situasi di Ukraina. Turut berduka atas korban yang terus berjatuhan,” ujar Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dan mitra yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Minggu, 21 Mei 2023, dikutip dari laman resmi Presiden RI.

Presiden Zelenskyy menyambut baik dukungan Indonesia kala itu.

“Saya ingat kedatangan Yang Mulia termasuk yang pertama ke Ukraina. Terima kasih dan kami akan selalu ingat,” ucap Zelenskyy.

Setelah pergantian kepemimpinan di Indonesia, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin tetap berharap dukungan yang sama.

“Saya sungguh berharap agar Indonesia menyampaikan dukungan kepada demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan penuh negara-negara, termasuk Ukraina yang kini wilayahnya terancam oleh agresi yang dilakukan oleh Rusia,” ucapnya.

Baca juga artikel terkait UKRAINA atau tulisan lainnya dari Prihatini Wahyuningtyas

tirto.id - Flash News
Kontributor: Prihatini Wahyuningtyas
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra