Masuk tirto.id
tirto.id - Rusia mengambil sikap tegas atas rencana masuknya pasukan Barat di wilayah Ukraina. Rusia bahkan tidak segan menganggap pasukan tersebut menjadi target sah. Mengapa Moskow mengambil sikap demikian.
Pernyataan Rusia tersebut disampaikan untuk merespons niat Inggris dan Prancis yang hendak mengirimkan pasukan ke Ukraina. Rencana tersebut dilakukan apabila terjadi kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina terwujud.
Saat berada di Ukraina, kedua negara tersebut ingin mendirikan pusat-pusat militer di seluruh wilayah. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bahkan menyebut akan "membangun fasilitas yang melindungi senjata dan peralatan militer guna mendukung kebutuhan pertahanan Ukraina".
Rusia Tolak Intervensi Asing di Ukraina
Rusia cukup lama menentang kehadiran pasukan Barat di Ukraina. Kesepakatan yang dicapai sekutu Ukraina untuk mengirim pasukan ke Ukraina dianggap sebagai deklarasi militeristik baru. Oleh sebab itu, pasukan Barat yang berada di Ukraina ditegaskan sebagai target sah oleh Rusia.
“Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa pengerahan unit militer, fasilitas militer, gudang, dan infrastruktur lainnya milik negara-negara Barat di wilayah Ukraina akan diklasifikasikan sebagai intervensi asing,” kata Juru Bicara Kemlu Rusia Maria Zakharova dikutip CNN, Kamis (8/1/2026).
“Peringatan ini telah berulang kali disampaikan di tingkat tertinggi dan tetap relevan,” tambah Zakharova.
Rencana pengerahan pasukan multinasional oleh Prancis dan Inggris disepakati pada Selasa (6/1/2026). Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah bertemu dan menandatangani "deklarasi kesepahaman" dalam pertemuan Koalisi Sukarelawan yang dihadiri pejabat dari 35 negara di Prancis, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Sementara itu, Ukraina sangat menginginkan pasukan multinasional masuk ke negaranya. Zelensky bersikeras agar sekutu Barat memberikan jaminan keamanan sebagai bagian dari kesepakatan damai. Hal ini untuk mencegah invasi Rusia di masa mendatang.
Koalisi Sukarelawan Ingin Beri Jaminan Keamanan untuk Ukraina
Pertemuan pejabat 35 negara dalam Koalisi Sukarelawan di Prancis pada Selasa (6/1/2026) menyepakati akan memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina saat gencatan senjata negara tersebut dengan Rusia tercapai. Jaminan ini mencakup berbagai aspek terkait sistem pemantauan gencatan senjata berkelanjutan dan andil.
Pemimpin dalam urusan jaminan keamanan ini adalah Amerika Serikat dan didukung oleh negara-negara lainnya. Negara anggota dalam koalisi juga menyepakati akan memberikan Ukraina bantuan militer dan persenjataan jangka panjang yang dibutuhkan.
Mereka akan turut mengupayakan untuk memasok sumber daya yang diperlukan agar bisa mengakomodasi pengerahan sekitar 800 ribu pasukan. Pengerahan pasukan multinasional dimaksudkan untuk menjaga keamanan Ukraina di darat, laut, dan udara.
“Jaminan keamanan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak akan pernah bermakna penyerahan diri Ukraina, atau ancaman baru bagi Ukraina,” kata Presiden Macron.
Pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump pada akhir Desember lalu disebut memasuki tahap akhir. Namun, upaya ini masih abu-abu setelah beberapa waktu lalu Putin mengeklaim mendapatkan serangan drone besar-besaran dari Ukraina yang membuat Trump marah. Hanya saja, CIA menilai klaim tersebut tidak benar.
“Kita hanya bisa mencapai kesepakatan damai jika Putin siap untuk berkompromi,” kata Starmer. “Terlepas dari semua ucapan Rusia, Putin tidak menunjukkan bahwa dia siap untuk perdamaian.”
Simak beragam informasi terkait konflik Rusia vs Ukraina dalam tautan berikut:
Editor: Yantina Debora
