tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan niatnya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal Juli 2024. Alasannya, hujan deras yang kerap melanda ibu kota baru membuat pembangunan infrastruktur dasar molor dari target.
Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai, pembangunan infrastruktur dasar yang molor karena hujan deras hanya alibi Jokowi karena IKN belum siap huni.
“Sebenarnya itu lebih sifatnya ini aja gitu, alibi aja untuk menegaskan bahwa enggak mau IKN itu belum siap gitu, itu intinya,” kata Trubus, saat dihubungi Tirto, Kamis (18/7/2024).
Di sisi lain, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga terlihat tidak begitu fokus terhadap kelanjutan pembangunan IKN, karena anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program politisnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga membutuhkan dana jumbo. Hal ini terlihat dari dana pembangunan ibu kota baru yang dialokasikan Prabowo yang hanya sebesar Rp16 triliun setiap tahunnya, jauh lebih rendah dari anggaran IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp39,6 triliun.
Kemudian, belum siapnya IKN untuk dihuni juga terlihat dari belum adanya investor asing yang masuk untuk menanamkan modal. Bahkan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai belum mampu untuk menarik pemodal ke ibu kota baru.
"Ini tantangan nih Perpres 75 yang kemudian investasi sampai 190 tahun (izin HGU). Mau di diobral, nggak ada yang mau beli lah itu lebih parah lagi, saya masih nunggu itu," ujar Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia itu.
Di akhir jabatannya, Jokowi bahkan semakin lemah dalam memberikan instruksinya kepada para menteri dan kepala lembaga yang dipimpinnya. Apalagi, saat ini Jokowi juga terkesan sedang melindungi putranya, Gibran Rakabuming Raka yang bakal menjabat sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024.
"Nah, kalau enggak nanti anaknya sendiri kan dengan Pak Prabowo kan setelah ini pelantikan nanti bisa dihajar. Tekanan publiknya luar biasa lho. Kalau misalkan Pak Jokowi tetap ngotot tentang IKN ini, yang enggak menyiapkan kan repot," lanjut Trubus.
Dihubungi terpisah, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, sudah menduga Jokowi batal berkantor di IKN pada Juli 2024. Apalagi, infrastruktur inti seperti bandara dan jalan tol belum rampung di garap.
"Dananya aja enggak enggak ada. Gimana mau digarap? Gimana mau selesai?" kata dia.
Sementara terbitnya Perpres 75 Tahun 2024 menurutnya justru akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, permasalahan utama nihilnya investor asing di IKN bukan karena kurangnya relaksasi atau insentif dari pemerintah, melainkan karena rumitnya birokrasi dan korupsi yang masih masif.
"Makanya itu harus dibenahi dulu. Kalau tidak, kapan investor mau masuk? Kapan IKN selesai dibangun? Karena kalau pakai APBN saja, kan nggak cukup duitnya," tegas Agus.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Intan Umbari Prihatin
