tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Buri Hartono mengeklaim akan mengangkat status 4.000 guru honorer menjadi kontrak kerja individu (KKI) pada 2024. Hal ini ia nyatakan usai DPRD DKI Jakarta meminta Heru untuk mengangkat status 4.000 guru honorer pada tahun ini.
"Iya ya, yang 4.000 [guru honorer]. Ini yang nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan DKI berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah DKI, tentunya dengan persetujuan DPRD DKI," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
"Itu [pengangkatan] lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024, lebih baik," imbuhnya.
Ia mengaku telah mempertimbangkan soal pengangkatan 4.000 guru honorer pada 2024. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini disebut hanya memiliki anggaran untuk mengangkat 1.700 guru dengan status KKI.
Di satu sisi, Heru kini lebih mempertimbangkan pengangkatan 4.000 honorer setelah ada dorongan dari pihak letislatif Jakarta.
"Kalau ini sudah setuju, DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya," sebut dia.
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menambahkan, gaji guru berstatus KKI nantinya akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Adapun UMP DKI tahun 2024 adalah Rp5.067.381.
"[Gaji guru berstatus KKI] sesuai UMP," tutur Heru.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Pemprov DKI Jakarta agar mengangkat 4.000 guru honorer yang diputus kontraknya menjadi KKI.
Hal ini Jhonny nyatakan saat Komisi E DPRD DKI menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Ia mempertanyakan mengapa Pemprov DKI hanya membuka formasi KKI untuk 1.700 guru. Padahal, Pemprov DKI mempekerjakan ribuan pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maupun penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
"Kenapa tidak 4.000 sekian itu [guru honorer] langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU, mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" tanya Jhonny saat rapat.
Dalam kesempatan itu, ia menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2024 yang mencapai Rp81,7 triliun masih memadai untuk menampung 4.000 guru honorer tersebut.
Politisi PDIP itu juga membandingkan upah guru honorer yang hanya ratusan ribu rupiah dengan gaji PJLP atau PPSU yang menyentuh upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Menurut Jhonny, jauhnya nilai upah guru honorer dengan PJLP atau PPSU berbanding terbalik dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
"Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp200 ribu, Rp700 ribu. Sementara PJLP, PPSU, mereka dapat gaji Rp4,6 juta, kan lucu. Karena itu tidak lagi 1.700 KKI, semua [guru honorer] harus kita terima," urainya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fahreza Rizky
