tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta dukungan DPRD Sumatera Utara untuk ikut mengawasi jalannya program Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Komisi E DPRD Sumut bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (18/9/2025).
“Di sana ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat dan jadi model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Saat ini terdapat enam titik Sekolah Rakyat di Sumatera Utara. Dua di antaranya berada di Sentra Kemensos, sementara sisanya berlokasi di UIN Sumut Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Wamensos Agus Jabo menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada Kemensos, bersama dengan DTSEN dan penyaluran bansos. Program ini bukan hanya menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin, tetapi juga merangkum berbagai intervensi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat menjadi miniatur program pengentasan kemiskinan karena memadukan sejumlah program prioritas lain, di antaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Setiap siswa beserta keluarganya juga menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK),” jelasnya.
Secara nasional, 100 Sekolah Rakyat rintisan sudah beroperasi di berbagai daerah. Hingga akhir September, jumlahnya ditargetkan naik menjadi 165 titik dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.
Dalam dialog, Ketua Komisi E DPRD Sumut Muhammad Subandi mengungkapkan kendala biaya yang dialami wali murid karena jarak sekolah cukup jauh dari tempat tinggal siswa. Menanggapi hal itu, Agus Jabo menjelaskan ada tiga mekanisme yang bisa mempertemukan siswa dengan orang tua. Pertama, melalui pendampingan wali asrama dan wali asuh yang dapat memfasilitasi komunikasi dengan orang tua, misalnya lewat panggilan telepon atau video call.
Kedua, orang tua dapat mengunjungi anak di sekolah pada waktu libur. “Silahkan kata Pak Presiden kalau orangtuanya rindu silahkan datang, Pak Presiden bilang kapan saja. Tetapi kemudian kita atur supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar untuk lebih baik mereka datang pada hari libur,” terangnya.
Ketiga, sekolah bisa memfasilitasi anak untuk pulang. “Ada mekanisme yang ketiga, anaknya pulang. Jadi ada konsep yang namanya pelesir, nah pelesir itu nanti dari sekolah mengantarkan anak-anak ketemu orangtuanya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang dua bulan sekali. Nanti diatur baiknya seperti apa kalau ada di Sumatera Utara,” tambah Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id


































