Gubernur Malut Klaim Tak Bahas soal Tambang saat Kunjungi KPK

tirto.id - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, mengaku tidak membahas isu terkait pertambangan di Malut saat menemui pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia memastikan, hanya untuk membahas soal skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Malut yang masih merah saat hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan bertemu dengan Plt Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi.

"Enggak (membahas pertambangan) ini lebih ke administrasi untuk skor MCSP," kata Sherly kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, Sherly juga tidak memberikan respons terkait kabar beredar bahwa dia diduga memiliki saham di sejumlah perusahaan tambang di Malut.

Dia menjelaskan, tujuan kedatangannya ke KPK untuk berkonsultasi cara meningkatkan skor MCP Malut yang masih merah. Katanya, dia mendapat arahan dari KPK untuk mengevaluasi setiap indikator dan action plan.

Sherly menyebut, masih terdapat dokumen-dokumen dari Inspektorat Maluku Utara yang belum diunggah. Namun, Sherly tidak menjelaskan secara pasti jenis dokumen-dokumen tersebut.

"Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, Dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload. Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum diupload," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Sherly, kedatangannya ini sekaligus untuk membahas soal kendala pengunggahan sejumlah dokumen tersebut.

"Dan tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa diupload on time sebelum November 30," pungkasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, tidak ada pihak KPK yang mendampingi Sherly menemui awak media untuk memberikan penjelasan mengenai pertemuan ini.