tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi sekolah. Sistem Zonasi dinilai bermanfaat, namun masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” tutur Gibran di Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK harus diangkat sebagai topik utama diskusi karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Meskipun demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.
“Dan tiap tahun fenomenanya sama, pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” ujar Gibran.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengaku bahwa pada prinsipnya sistem zonasi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi murid, namun tidak jauh dari rumahnya. Dengan zonasi juga sekolah menjadi tempat berkumpul murid dengan latar belakang berbeda-beda.
“Selain itu, zonasi yang di situ terdiri atas murid-murid dari berbagai kelas sosial juga dimaksudkan agar terjadi proses integrasi sosial di antara para murid di lingkungan atau di wilayah tertentu,” kata Mu’ti.
Diakui Mu’ti, dalam penerapannya memang perlu dilakukan evaluasi atas sistem zonasi ini. Oleh karenanya, dalam satu bulan ini, dia akan mengumpulkan banyak pihak untuk memutuskan perbaikan sistem PPDB ke depan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
