Menuju konten utama

Gerindra Putuskan Jadi Koalisi atau Oposisi pada September 2019

Partai Gerindra akan memeri keputusan politik terkat akan bergabung menjadi partai koalisi atau oposisi pada September mendatang.

Gerindra Putuskan Jadi Koalisi atau Oposisi pada September 2019
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan bersama di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Riza Patria menjelaskan, partainya akan memberikan keputusan terkait pilihan politik yang akan diambilnya selama lima tahun ke depan.

Pembahasan tersebut akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Gerindra bersamaan dengan pembahasan evaluasi pemilihan legislatif sampai pemilihan kepala daerah.

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikannya, melakukan evaluasi Pileg 2019, mungkin persiapan Pilkada 2020 dan yang ketiga agendanya termasuk apakah Gerindra akan ada di posisi pemerintah atau di oposisi," jelas dia kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

Menurut Riza, pembahasan mengenai apakah Gerindra akan menjadi bagian dari pemerintah atau oposisi merupakan hak dan kewenangan Ketua Umum.

Namun, dari banyak kasus soal pilihan partai, Riza mengaku Prabowo selalu mengajak para pejabat partai untuk bermusyawarah.

"Pak Prabowo adalah orang yang bijaksana, sekali pun kami memberikan kewenangan prerogatif penuh pada beliau, beliau selalu ingin memutuskan semua [bersama], yang penting jangan yang substansi, yang kecil saja Pak Prabowo selalu berdiskusi meminta pendapat," terang dia.

Sementara itu, ketika ditanya apakah sudah ada tawaran soal jatah menteri, Riza mengatakan, Gerindra belum sampai ke tahap tersebut.

"Kita belum membahas menteri, belum membahas koalisi oposisi, apalagi jumlah menteri, apalagi jumlah menteri yang mana, apalagi orang-orangnya," terang dia.

Lebih Lanjut ia menjelaskan, semua partai mulai dari PDIP sampai partai Hanura pun saling berkompetensi melakukan evaluasi untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Tak hanya evasluasi di partai koalisi, ia juga menjelaskan, perbaikan terus dilakukan di partai-partai kubu oposisi.

"Dan semua di internal apakah Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS yang ada di koalisi Indonesia Adil dan Makmur juga melakukan evaluasi dan acara event nasional, masing-masing dan mereka semua Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat segera memutuskan posisinya apakah ada di pemerintah atau di luar pemerintah," tandas dia.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Politik
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno