NasDem Pertanyakan Identitas Politik yang Dimiliki Partai Gerindra

Partai NasDem menanyakan identitas politik Partai Gerindra, karena selalu terjadi friksi alias perbedaan pendapat.

Terbit 9 Aug 2019 07:38 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla (kiri), Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri), Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama.

tirto.id - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago mempertanyakan soal identitas politik yang saat ini dipegang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sepanjang pemilihan presiden yang berlangsung enam bulan lalu, selalu terjadi friksi alias perbedaan pendapat. Hal ini yang perlu Gerindra sesuaikan sebelum ada rekonsiliasi.

"Jangan sampai [perdebatan] fraksi di Pilpres kemarin yang begitu tajam itu kemudian tidak pernah dipikirkan dampaknya. Begitu ya untuk bagaimana Indonesia ke depan dibangun secara bersama-sama," terang dia kepada wartawan, Jumat (9/8/2019).

Ia mengatakan, selama Pilpres dan usai Pilpres 2019, friksi yang dilakukan oposisi begitu tajam. Hal ini yang perlu diperbaiki terlebih dahulu oleh pihak oposisi.

Irma mengatakan, jangan sampai ketika sudah dirangkul oleh pemerintah malah melanjutkan perdebatan yang sebelumnya terjadi.

"Friksinya yang terlalu tajam itu harus benahi dulu deh, benahi diri dulu bagaimana sikapnya terhadap NKRI terhadap Pancasila, terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Gitu jadi hilangkan dulu politik identitasnya baru lah gabung dengan kita, kan, begitu. Kalau enggak, hancur nanti NKRI ini," beber dia.

Perihal adanya isu terbentuk dua poros baru yaitu Megawati, Prabowo serta poros Surya Paloh dan Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Irma mengatakan, hal tersebut biasa dalam politik. Tetapi, perlu dilihat poros tersebut harus punya tujuan dan identitas yang sama.

"Dalam politik sah-sah saja mau ada poros mana pun gitu ya. Kan, partai politik di Indonesia ini sekarang banyak ya, ada lebih dari 13 kalo enggak salah. Jadi kalau ada yang ingin bikin poros-porosan ya silakan. Silakan saja. Kan, yang lain tentu juga akan bikin poros toh. Jadi dinamis aja enggak ada masalah," terangnya.

Yang terpenting, lanjut Irma, kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya, termasuk kepentingan partai politik.

"Kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan partai politik, itu yang paling penting yang harus dilakukan," tandas dia.