Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meminta pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan Maluku Utara segera menetapkan status tanggap darurat usai gempa bumi. Langkah ini ditegaskan sebagai prosedur krusial agar bantuan pusat dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel kepada warga terdampak.
“Mohon seluruh kabupaten/ kota yang terdampak ini bisa menetapkan status kedaruratan,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan gempa bumi Sulut-Malut disaksikan secara daring, Kamis (2/4/2026).
Dia menjelaskan apabila lebih dari dua kabupaten/kota menetapkan status tersebut, maka pemerintah provinsi juga dapat menetapkan status tanggap darurat di tingkat provinsi.
Suharyanto juga mengingatkan bahwa penetapan status tanggap darurat tak berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah daerah. Kata dia, hal ini adalah langkah agar bantuan dari pusat dapat diberikan secara cepat dan akuntabel.
“Kita sepakat, kita tahu bahwa bencana it sesuatu yang kejadian luar biasa, siapa pun pejabat, sehebat apa pun pemimpin, tentu saja tidak akan bisa mengatasi secara sendirian,” kata dia.
Dia juga meminta seluruh unsur di daerah mulai dari TNI-Polri hingga kementerian/lembaga untuk mengaktifkan posko tanggap darurat di wilayah terdampak. Kata Suharyanto, kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik, air bersih, hingga pakaian diharapkan dapat terpenuhi dengan cepat.
“Kemudian bangunan-bangunan tadi dilaporkan ada rumah sakit, ada rumah masyarakat, kemudian mungkin ada gereja, ada gedung pertemuan yang rusak,” kata dia.
“Apakah hanya itu atau ada tambahan, mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan asesmen, melakukan verifikasi ya, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin waktunya berjalan ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” lanjut Suharyanto.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
