Fase Kedua Perdamaian Israel-Palestina Dimulai, Apa Agendanya?

tirto.id - Upaya perdamaian Palestina-Israel dilaporkan masuk fase kedua setelah gencatan senjata yang berlangsung sejak Oktober 2025 lalu. Apa saja agendanya?

Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Witkoff, menyatakan masuknya fase kedua dalam kesepakatan damai Israel-Palestina melalui akun X miliknya, pada Rabu (14/1/2026). Dinukil dari Euronews, Witkoff menyatakan bahwa upaya damai tahap kedua telah dimulai.

"Kami mengumumkan peluncuran Tahap Kedua dari Rencana 20 Poin Presiden untuk mengakhiri konflik Gaza," tulis Witkoff.

Proposal "Rencana 20 Poin Presiden" yang disebut Witkoff tersebut memiliki tiga fase upaya perdamaian Israel-Palestina yang ditengahi oleh AS dan telah disepakati kedua belah pihak pada Oktober tahun lalu.

Dalam pernyataannya itu, Witkoff menuturkan bahwa upaya damai tahap kedua itu akan dilakukan dengan sejumlah agenda, termasuk pelepasan orang Israel yang disandera Hamas dan pelepasan orang Palestina yang ditangkap otoritas Israel.

Agenda Perdamaian Israel-Palestina Fase 2

Witkof mengatakan fase kedua dari upaya perdamaian Israel-Palestina tersebut akan berisi beberapa agenda penting, termasuk rekonstruksi kawasan Gaza.

Pertama, Witkoff menyebut bahwa gencatan senjata yang sebelumnya berlangsung akan ditingkatkan jadi demiliterisasi Hamas. Dalam hal ini, AS berharap agar Hamas menyelesaikan kesepakatan fase pertama dan melepas sandera terakhir.

Dalam rencana 20 poin perdamaian, fase pertama ditandai dengan pelepasan semua sandera kecuali satu oleh Hamas dan diikuti dengan pelepasan ratusan penduduk Palestina yang ditangkap Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu.

Kemudian, menurut Witkoff, agenda perdamaian berikutnya adalah melalui pembentukan "pemerintahan teknokratis" di Gaza. Namun, Witkoff tidak merinci identitas orang-orang yang akan bertugas dalam pemerintahan teknokratis tersebut.

Menurut informasi dari negara mediator kesepakatan Israel-Palestina, yakni Mesir, Turki, dan Qatar, pemerintah teknokrasi akan dipimpin oleh Ali Shaath. Ia mantan menteri Otoritas Palestina (PA).

"Ini adalah perkembangan penting untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza," ungkap pernyataan bersama ketiga negara mediator tersebut.

Ali Shaath sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil menteri transportasi pada Otoritas Palestina yang diakui secara internasional.

Menurut Witkoff, komite teknokratis akan bertugas melaksanakan agenda menyediakan layanan publik di Gaza dan mengakhiri pemerintahan Hamas di kawasan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya itu, komite bekerja di bawah "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Anggota Dewan Perdamaian ini juga sejauh ini belum dirilis.

Akan tetapi, tugas komite teknokratis tersebut akan menghadapi tantangan besar sejak hari pertama. Mereka diharuskan mengupayakan layanan publik bagi 2 juta warga Gaza, di tengah porak-porandanya wilayah tersebut akibat bombardir serangan Israel.

Berdasarkan perkiraan PBB, rekonstruksi Jalur Gaza akan menelan biaya lebih dari 50 miliar dolar AS. Dengan besarnya biaya tersebut, rekonstruksi Gaza diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Komitmen terhadap dana bantuan untuk pelaksanaannya, saat ini masih minim.