Menuju konten utama

Evakuasi WNI, Mahfud Akui Keterlambatan Informasi ke Warga Natuna

Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer.

Evakuasi WNI, Mahfud Akui Keterlambatan Informasi ke Warga Natuna
Menkopolhukam Mahfud MD berada di geladak heli KRI Semarang-594 saat akan mengikuti joy sailing di Faslabuh Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

tirto.id - Pemerintah mengakui ada keterlambatan informasi kepada warga Natuna, Kepulauan Riau, terkait evakuasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Cina ke wilayah tersebut.

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud mengatakan hal itu saat menerima Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra serta ormas kepemudaan Natuna.

Mahfud yang didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.

Menurut dia, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat.

"Itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kami melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.

Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, kata Mahfud, akan ditampung dan akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi mengingat Presiden Jokowi sangat sibuk.

"Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman-teman bertemu dengan Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Maret nanti," kata Mahfud.

Selain itu, Menkes Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan selesai dilakukan.

Keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga. Bahkan, ratusan masyarakat memilih meninggalkan Ranai, Natuna, Kepri sehari setelah Pemerintah Pusat mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, Cina di daerah tersebut.

Masyarakat punya alasan kuat meninggalkan Ibu kota Natuna itu. Mereka khawatir ke 238 WNI tersebut terbawa wabah virus corona dari tempat asalnya di Kota Wuhan.

"Warga takut tertular virus mematikan tersebut," kata salah seorang warga Natuna, Herman saat dihubungi Antara, Senin (3/2/2020).

Kemudian, terbitnya Surat Edaran Pemkab Natuna yang meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai 17 Februari 2020, juga menjadi alasan warga ramai-ramai kembali ke daerah asal atau sekadar mengungsi.

Kendati belakangan turun Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkab Natuna mencabut edaran tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Menurut Herman, warga tetap bersikeras meliburkan anak-anak mereka, terutama para ibu-ibu.

Baca juga artikel terkait WNI DI WUHAN

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan