Emak-emak Demo Depan Monas, Tuntut Program MBG Dievaluasi

tirto.id - Sejumlah masyarakat yang terdiri atas Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Srikandi Indonesia, Kapal Perempuan, dan Thata Gendis Nusantara menggelar aksi demonstrasi peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) di area Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/9/2025). Mereka mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi total program MBG.

Berdasarkan pantauan, aksi tersebut digelar sekitar pukul 10.55 WIB diikuti oleh sekitar 40 massa aksi. Mereka mengenakan baju serba merah muda dengan membawa banner dan beragam alat masak dapur.

Perwakilan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas), Rusmani Rusli, menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dari program MBG, termasuk persoalan serius seperti keracunan kerap terjadi di beberapa wilayah.

“Jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu jadi kelinci percobaan, kasihan mereka dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata maaf ya ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek,” kata Rusmani.

Menurut Rusmani, program ini harus segera diperbaiki sebelum menimbulkan persoalan serius, bahkan sampai menyebabkan korban jiwa. Rusmani menilai, program MBG seperti program yang dilakukan terburu-buru.

“Tapi yang terjadi di lapangan yaitu makanan beracun gratis akhirnya ini yang kami protes gitu loh. Mengapa semanya serba terburu-buru gitu kan? Belum lagi juga bahwa apa yang dia lakukan tidak efektif, gitu,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan Kopmas lainnya, Yuli Supriati, menilai, program MBG perlu didesain lebih manusiawi dan berbasis riset. Dia menilai pemerintah perlu melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi anak-anak di setiap daerah.

“Jadi diberikan makanan, pilihlah dulu misalnya daerah 3T. Nah daerah 3T itu juga kan harus melalui riset ya, jadi kemanusiaan lah programnya, dengan apa, memberikan survei misalnya ke anak-anak,” katanya.

Yuli juga menyinggung distribusi makanan yang dianggap tak memperhatikan jarak dapur dengan sekolah penerima manfaat sehingga kualitas makanan menurun. Menurut Yuli, seharusnya yang dipentingkan adalah kualitas, bukan kuantitas.

Selain itu, dia meminta pemerintah melibatkan orang tua, pihak sekolah, serta ahli gizi, dalam perencanaan dan pengawasan program agar lebih transparan dan sesuai kebutuhan.

Berikut tuntutan massa aksi;

1. Evaluasi total program MBG karena pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar angka, melainkan kualitas dan tanggung jawab nyata pemerintah;

2. Penyaluran MBG dilakukan secara bertahap, dimulai dari keluarga kelas bawah dan menengah;

3. Prioritas diberikan kepada keluarga di desa-desa dan kawasan miskin perkotaan yang paling rentan terhadap krisis pangan dan gizi;

4. Mekanisme penyaluran tunai kepada orang tua, dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dengan melibatkan komunitas, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen;

5. Tinjau ulang aspek konstitusi dan HAM Anak bukannya berbasis proyek.