Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak seharusnya menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan apabila persoalan pemerataan dan kesejahteraan rakyat belum teratasi. Pertumbuhan yang hanya mengejar angka, tanpa memperhatikan kualitas dan keadilan sosial, dinilai berisiko melahirkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan.
Dalam forum diskusi Ekonomi Pancasila yang digalakkan oleh Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA-UNPAD) pada Sabtu (31/01/2026), Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, memaparkan perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan stagnan, dengan pertumbuhan bertahan di kisaran 5 persen. Menurutnya, stagnasi ini tidak lepas dari persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Handi menjelaskan, salah satu penyebab utama stagnasi adalah rendahnya efisiensi investasi akibat regulasi yang tumpang tindih dan kelembagaan yang berbiaya tinggi. Kondisi tersebut membuat biaya berusaha di Indonesia relatif mahal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain.
“Investasi membutuhkan kepastian regulasi dan institusi yang efisien. Ketika ini tidak terpenuhi, pertumbuhan akan sulit terdorong,” ujarnya.
Selain itu, Handi menyoroti lemahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya produktivitas tenaga kerja sebagai faktor penahan laju pertumbuhan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara pusat dan daerah, juga dinilai mempersempit basis pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, sementara kontribusi investasi dan ekspor belum optimal. Menurutnya, ketika konsumsi tinggi tetapi tidak diikuti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, pertumbuhan akan menjadi rapuh.
Dalam konteks tersebut, Handi menilai pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar pertumbuhan tinggi menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Ia menekankan pentingnya kembali pada nilai-nilai Ekonomi Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.
Sementara itu, ekonom yang juga Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, mengatakan pertumbuhan ekonomi idealnya tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan inklusif. Menurutnya, pertumbuhan yang mengabaikan keadilan sosial dan pemerataan berpotensi menjadi pertumbuhan semu.
“Pertumbuhan bisa saja tinggi, tetapi hanya dinikmati segelintir kelompok, tidak menciptakan lapangan kerja, dan bahkan memicu inflasi. Itu bukan pertumbuhan yang sehat,” ujar Fahmi.
Ia mengingatkan bahayanya ketika target pertumbuhan menjadi sekadar angka yang dikejar secara politis, tanpa memperbaiki fondasi ekonomi.
Fahmi menilai pemerintahan Prabowo perlu mewaspadai kecenderungan mengejar target karena ambisius, seperti pertumbuhan 8 persen, jika tidak dibarengi reformasi struktural. Menurutnya, pertumbuhan yang berkualitas justru mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan menurunkan ketimpangan.
Kedua pembicara sepakat bahwa tanpa pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko tidak berkualitas dan sulit menopang stabilitas ekonomi jangka panjang.
==
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Editor: Andrian Pratama Taher
