tirto.id - Istana Negara kembali disorot. Kali ini, pemerintah diketahui akan membeli sebanyak 4 kendaraan dengan nilai anggaran Rp8,3 miliar. Hal tersebut terungkap dalam LPSE Kementerian Keuangan dengan kode tender 35735011.
Dalam pengumuman tersebut, pemerintah melakukan pengadaan barang dengan nilai pagu paket Rp8,35 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp8,31 miliar. Pelelangan untuk mobil baru atau pedagang eceran mobil baru dengan biaya dari APBN 2022.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pembelian mobil baru dilakukan untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara. Ia menegaskan, pemerintah hanya membeli 4 kendaraan dari anggaran tersebut.
“Hanya beli 4 untuk tamu tamu kenegaraan saja,” kata Heru saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/2/2022).
Heru enggan merinci merk mobil yang dibeli oleh pemerintah. Akan tetapi ia memastikan mobil yang dibeli ada dua varian, yakni jenis SUV dan commuter.
Heru menuturkan, pengadaan kendaraan tersebut sudah dikaji dan disusun bersama-sama dengan Biro Umum Istana, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden sejak 2018. Kala itu, mereka sepakat pengadaan dilakukan secara bertahap sejak 2019-2024 karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, Heru mengaku bahwa pemerintah juga melakukan peremajaan kendaraan per tahun 2021. Setidaknya ada 36 kendaraan yang akhirnya dilelang dengan alasan berumur lebih dari 10 tahun.
“Di samping itu, beberapa unit kendaraan yang diadakan merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada tahun 2021 ini. Kendaraan ini juga untuk mendukung rangkaian kegiatan Tamu negara," kata Heru.
Heru pun memastikan bahwa pemerintah akan mengelola anggaran pengadaan mobil secara tepat dan akuntabel.
“Dalam pelaksanaannya, kami mengutamakan aspek efektifitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran dan tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak," kata Heru.
Menuai Kritik
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan menilai pembelian mobil tersebut belum tepat. Ia mengingatkan Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19 dengan fokus keuangan untuk menanggulangi dampak pandemi.
Gurnadi pun mengingatkan bahwa pemerintah punya program ambisi lain, yakni pembangunan ibu kota negara yang juga menggunakan ABPN.
“Menurut kami pembelian 4 mobil dinas kenegaraan dengan harga Rp8,3 miliar ini belum tepat waktunya, apalagi kalau kita lihat kondisi keuangan negara yang sekarang berfokus pada penanganan pandemik,” kata Gurnadi kepada reporter Tirto, Selasa (8/2/2022).
Gurnadi menambahkan, “Belum lagi rencana pempus untuk program IKN yang memakai sebagian APBN. Pengeluran seperti ini seharusnya bisa ditahan dulu.”
Gurnadi memahami bahwa pemerintah pusat perlu peremajaan kendaraan dan menjaga kualitas keamanan tamu negara. Ia pun memandang wajar harga pembelian 4 mobil kendaraan jika dilengkapi anti peluru maupun perangkat pengamanan yang dikenal modern.
Akan tetapi, Gurnadi mengingatkan bahwa mobil mahal tentu memerlukan biaya perawatan yang mahal. Oleh karena itu, ia menyoalkan apakah pembelian itu efektif karena kondisi dunia masih dilanda pandemi. Ia khawatir, pembelian tersebut tidak tepat dan lebih baik sewa karena tidak akan banyak tamu negara yang akan berkunjung ke Indonesia.
"Sebenarnya kalau mau belajar dari negara tetangga kita bisa bandingkan standarnya mereka seperti apa. Jangan-jangan kita yang terlalu berlebihan," kata Gurnadi.
Oleh karena itu, Gurnadi mengatakan, "Jika kondisi pandemi sudah dinyatakan usai dan kekuatan fisikal kita sudah normal, saya rasa masih relevan dan sebagai catatan pengalokasian dan penggunaannya harus transparan.”
Sementara itu, peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko memandang tidak masalah pembelian mobil tersebut selama jelas kegunaannya.
“Kalau kami melihatnya selama peruntukan jelas, misal untuk tamu kenegaraan dalam artian apa nih? Kalau tamu kenegaraan dia ada untuk prosesi untuk upacara kalau memang untuk diganti ya oke saja, tapi kalau di luar untuk itu setiap kedutaan besar pasti mengagendakan sendiri," kata Wawan kepada reporter Tirto.
Wawan menduga pembelian mobil berkaitan dengan kebutuhan operasional pemerintah dalam pelaksanaan G20.
Wawan menuturkan, pembelian mobil ini harus menunjukkan spek karena perlu transparan. Bagi Wawan, persoalan transparansi pembelian kendaraan penting karena publik perlu tahu spesifikasi mobil yang dicari. Ia tidak ingin pembelian mobil dengan anggaran Rp8,3 miliar justru membeli mobil yang tidak sesuai dengan harga saat ini.
“Kalau TI melihat perlu dijelaskan di LPSE soal spek dan kebutuhan dan kemudian kalau dia menggunakan e-catalog itu perusahaan mana atau vendor mana yang menyediakan dan kemudian kenapa itu dipilih," kata Wawan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
