Saat Ekonomi Indonesia 2022 di Bawah Bayang-Bayang Varian Omicron

tirto.id - Kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat. Kementerian Kesehatan memprediksi puncak varian Omicron ini akan terjadi pada awal hingga pertengahan Februari 2022. Masyarakat pun diminta tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sebab pasien varian Omicron mayoritas impor.

Kementerian Keuangan pun mulai khawatir varian Omicron akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mulai membaik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu sebut, varian Omicron ini bahkan menjadi ketidakpastian baru yang membayangi upaya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini.

“Omicron ini agak sedikit berbeda. Tapi ini tetap saja challenge karena menimbulkan ketidakpastian. Banyak negara kasusnya ada yang sampai satu juta. Kita masih bertahan di bawah seribu. Tapi, ini ada eskalasi,” kata dia di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Varian Omicron menjadi ancaman, terlebih Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus varian Omicron yang melibatkan pelaku perjalanan luar negeri maupun transmisi lokal di Indonesia bertambah menjadi 572 orang hingga Rabu (12/1/2022).

Bank Dunia bahkan sudah menghitung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut laporan Global Economic Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada 2022 dari level 5,5 persen pada 2021.

Faktor utama dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi adalah merebaknya varian Omicron banyak negara. Kasus tersebut membuat banyak negara melakukan pengetatan pergerakan orang yang membuat laju pertumbuhan ekonomi terhambat.

Selain itu, perlambatan yang mencolok di negara-negara ekonomi utama—termasuk Amerika Serikat dan Cina—akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) pada November 2021 sempat memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 akan terus membaik hingga 5,5 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Namun saat itu varian Omicron di Indonesia belum muncul.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, potensi terburuk harus bisa diantisipasi. Menurut dia, varian Omicron di Indonesia hingga saat ini tidak menyebabkan angka kematian melonjak. Akan tetapi, vaksinasi masih belum maksimal.

“Masih ada yang belum dua kali divaksin itu masih di kisaran 43-45 persen. Artinya masih jauh dalam membentuk kekebalan yang sifatnya menyeluruh. Herd imunity itu. Minimal kan 70 persen,” kata Bhima kepada reporter Tirto, Kamis (13/1/2022).

Karena itu, kata Bhima, untuk mengantisipasi permasalahan ini vaksinasi harus terus digencarkan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi. “Serapannya dipercepat juga untuk antisipasi gelombang tadi,” kata Bhima.

Selain itu, kata Bhima, antisipasi lain yang juga harus dilakukan pemerintah adalah terkait akan munculnya permasalahan gangguan pasokan bahan baku yang dibutuhkan pelaku usaha di dalam negeri. Ekpor impor mungkin akan terganggu mengingat ada potensi penurunan permintaan di negara tujuan yang saat ini mengalami lonjakan kasus, kata dia.

“Bisa menyebabkan biaya pengiriman jauh lebih mahal, karena beberapa negara melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat. Kemudian juga bisa menyebabkan kenaikan inflasi dari sisi pasokan yang lebih tinggi. Kan, sekarang sudah mulai terasa, kan, inflasi di bahan makanan. Inflasi di energi itu sudah mulai terasa, jadi memang akan ada dampak,” kata Bhima.

Bhima juga mengatakan, jaring pengaman sosial perlu dipertebal. Beberapa bantuan seperti subsidi upah, bantuan untuk UKM perlu diprioritaskan. Selain untuk memitigasi risiko lonjakan kasus hingga adanya PPKM yang lebih ketat, perlu juga langkah antisipasi dari kenaikan harga barang secara umum di masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Harapannya PEN juga bisa diambil, bisa ditambah anggarannya dan ada alokasi khusus untuk perlindungan terhadap inflasi. Itu terlepas dari bantuan sosial tunai. Jadi itu harus ada yang spesifik, itu bisa membantu misalnya subsidi listrik, BBM, LPG. Jangan sampai ada gejolak inflasi yang berlebihan,” kata dia.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi adanya perlambatan ekonomi pemerintah perlu mengamankan pasar baru bila negara tujuan ekspor mengalami penurunan permintaan akibat varian Omicron.

“Jadi kalau konsumsi berkurang, kebutuhan akan produk-produk impor itu juga akan berkurang. Nah, ketika kebutuhan impor berkurang, ini akan mempengaruhi negara-negara eksportir termasuk Indonesia. Terutama untuk pasar-pasar Cina, Amerika atau negara-negara yang terdampak saat ini terhadap Omicron,” kata dia kepada reporter Tirto.

Tauhid mengatakan, jika proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi melambat, maka pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak. Pasalnya kontribusi ekspor impor dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar.

“Saya kira kita memang harus mengambil siasat. Katakanlah negara-negara yang tadinya tujuan ekspor tutup, kita harus segera beralih. Atau cari negara yang relatif tumbuh stabil, itu yang pertama,” kata dia.

Selain mencari pasar baru, Tauhid menyarankan pemerintah Indonesia untuk lebih memperketat syarat masuk WNA ke Indonesia. Jangan sampai lonjakan kasus kembali terjadi di tengah pemulihan ekonomi yang saat ini tengah terjadi.

“Harus diperketat itu, daripada korban kita makin banyak, masih banyak pintu-pintu masuk yang tidak bisa menghalau. Buktinya, kan, yang dari luar penyebabnya,” jelas dia.

Tauhid menjelaskan, pengetatan pergerakan orang dari luar masuk ke Indonesia perlu dilakukan agar lonjakan penularan tidak terjadi di dalam negeri. Sebab, kasus COVID-19 pertama di Indonesia cukup membuat perekonomian Indonesia berantakan. Berdasarkan catatan Tirto, pada awal pandemi mulai ramai di beberapa negara, Indonesia masih membuka pintu kedatangan dari luar negeri.

Imbasnya, perekonomian Indonesia mengalami resesi dari kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2021. Mobilitas manusia dibatasi, sektor usaha harus menutup sebagian aktivitasnya, bahkan ada yang harus tutup total.