tirto.id - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan pembentukan saluran pengaduan untuk menampung masukan atau laporan terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja digelar pemerintah. Menurut dia, hal ini sebagai wadah aspirasi untuk mendukung kesuksesan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Ini kalau bisa channeling atau saluran untuk memberikan komplain dan handling (penanganan) komplainnya itu memang harus diciptakan sih,” kata Hetifah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ia menegaskan, kehadiran saluran pengaduan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan tidak adanya keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Padahal, kata dia, mungkin temuan tersebut hanya ditemukan di beberapa titik saja.
“Jadi memang harus ada, maksudnya itu bukan melarang orang ini (mengkritik), tapi jangan sampai meresahkan masyarakat padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya menyeluruh sehingga nanti kan ujung-ujungnya tadi membuat keresahan atau kegaduhan,” jelas Hetifah.
Menurut politikus Partai Golkar ini, saluran pengaduan penting untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan baik, termasuk jika disertai bukti-bukti. Hetifah mengaku DPR juga siap menerima masukan maupun keluhan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
“Kami pun di DPR sekarang sudah menyiapkan diri nih untuk menerima berbagai pertanyaan ataupun juga masukan-masukan kalau memang ada foto atau bukti-bukti video itu juga bagus kan,” sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap program MBG dapat berjalan sukses, apalagi dengan adanya sinergi antar kementerian dan badan menurutnya menjadi penting dalam memantau jalannya MBG.
"Nanti, bagaimana caranya Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab harus bersinergi dengan kami, teman-teman kementerian Dikdasmen kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat bahkan BPPOM terlibat. Jjadi semua pihak harus menjaga agar ini bisa sukses,” ujarnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
