Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai nominal gaji guru yang layak di Indonesia saat ini setidaknya berada pada kisaran minimal Rp5 juta per bulan. Usulan ini mencuat sebagai respons langsung atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap bahwa kebocoran anggaran negara menjadi ganjalan utama kesejahteraan tenaga pendidik belum optimal.
“Kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” kata Lalu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Lalu mengatakan, Komisi X DPR RI memandang positif penjelasan Prabowo yang dinilai memberikan gambaran kepada publik mengenai alasan kenaikan kesejahteraan guru belum dapat dilakukan secara maksimal.
Menurut dia, gaji guru sebenarnya mengalami kenaikan, namun belum mencapai tingkat yang dianggap memadai untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal,” ujarnya.
Lalu mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun formulasi besaran gaji guru yang dianggap ideal. Karena itu, Komisi X DPR terus mendorong agar kebijakan peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah.
“Nah, tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal,” kata dia.
Selain mendorong kenaikan gaji, Lalu juga melihat adanya sinyal positif dari pemerintah terkait penganggaran sektor pendidikan pada tahun mendatang. Lalu mengungkapkan bahwa dalam postur anggaran 2027 telah terlihat upaya pemerintah untuk menyiapkan dana bagi peningkatan kesejahteraan guru.
“Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN,” katanya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu agenda prioritas. Menurut dia, DPR akan mencermati lebih lanjut komitmen tersebut dalam pidato nota keuangan yang akan disampaikan pemerintah.
“Tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas,” tutur Lalu.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.
“Nah, kami hari ini di Komisi X mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden bahwa salah satu fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim belum optimalnya kenaikan gaji guru disebabkan masih besarnya kebocoran kekayaan negara. Dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), ia mengatakan selama bertahun-tahun kekayaan negara mengalir ke luar negeri dan tidak kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus saudara-saudara," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).
Kepala Negara juga menjelaskan, persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal negara. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebocoran ekonomi nasional mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah saat ini berupaya menutup berbagai celah yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara.
"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar [dolar AS] tiap tahun, [atau sekitar] Rp2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, kebocoran penerimaan negara dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
