DPR soal Haji dan Umrah: Dari Dulu Ada Saja Masalahnya

tirto.id - Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menilai pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia kerap menghadapi persoalan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini dikatakannya saat merespons usulan soal Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dijadikan kementerian tersendiri.

“Kita tahu bahwa Haji dan Umrah ini, kan, selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada saja masalahnya,” kata Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Politikus Golkar itu kemudian mencontohkan temuan panitia khusus (pansus) terkait urusan haji 2024 yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta temuan tim pengawas (timwas) haji yang menemukan sejumlah kekacauan dalam pelayanan haji 2025.

“Paling terakhir, kan, tahun lalu ada Pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK, belum lagi hasil temuan daripada Timwas Haji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu sarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya,” tutur Adies.

Oleh sebab itu, dia memandang usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dimaksudkan agar tugas-tugas terkait haji tidak sepenuhnya dibebankan kepada Kementerian Agama. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia dianggap membutuhkan pengelolaan yang lebih fokus.

“Jadi, pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia,” kata Adies.

Menurut Adies, kendati saat ini BP Haji belum memiliki kantor wilayah, mekanisme bisa disesuaikan jika nantinya kementerian khusus dibentuk. Dia berkata hal ini bukan menjadi masalah besar sebab pemecahan kementerian era Presiden Prabowo Subianto juga dapat menemukan jalan keluarnya.

“Kementerian Hukum dan Kementerian Impas, kan, itu juga dipisah. Akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kampil di bawah,” tutup Adies.