tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto heran dengan rencana Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk menggandeng preman demi mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Alih-alih jadi solusi, menurut Didik rencana itu justru membuat masalah baru.
"Semangat dan langkah itu akan menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger/preman pasar" dalam tugas dan kewenangan institusional formal," tutur Didik lewat keterangan tertulis pada Minggu (13/9/2020).
Didik mengatakan pemberian tugas kepada kelompok preman sama saja memberi pengakuan dan penguatan terhadap preman itu sendiri. Hal itu juga akan membuat masyarakat makin khawatir dan tidak nyaman.
Karenanya, Didik meminta Polri memikirkan kembali rencana itu. Dalam bekerja, Polri harus mengedepankan akal sehat, tetap objektif, dan terukur dalam bertindak.
Alih-alih menggandeng preman, Polri diminta memahami peta penyebaran COVID-19, serta memahami perilaku dan psikologi masyarakat di masa pandemi, termasuk juga perilaku dan psikologi aparat di lapangan.
"Kesiapan Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya percaya diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi meligitimasi eksistensi "jeger/preman pasar," tutur Didik.
Rencana pelibatan preman pasar dalam menertibkan masyarakat di masa pandemi covid-19 pertama kali disuarakan Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono. Gatot menjamin, preman-preman yang digandeng tidak akan menyalahi aturan karena diawasi langsung oleh personel Polri dan TNI.
"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," kata Gatot yang juga Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Bayu Septianto
