Demo Pati Hari Ini, PKB Singgung Cara Komunikasi Bupati Sudewo

tirto.id - Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, memandang adanya kesalahan komunikasi dari Bupati Pati, Sudewo, di balik kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.

Kebijakan Bupati Sudewo memicu kemarahan rakyatnya lewat aksi demonstrasi yang digelar hari ini.

“Ada komunikasi yang terputus. Nah, komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspons oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati, sehingga tidak perlu terjadi apa namanya, anarki seperti yang kita saksikan sekarang,” kata Maman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Maman mengatakan desakan masyarakat untuk melengserkan Sudewo dari jabatannya juga perlu mekanisme proses demokrasi. Dia menganalogikan dengan seorang imam yang tengah memimpin salat berjemaah. Dalam situasi itu, lanjutnya, seorang imam mesti memahami aturan bahwa dia tidak akan berdiri untuk membaca doa qunut hanya dikarenakan desakan jemaah.

“Demokrasi punya mekanisme tertentu. Jangan sampai juga dalam proses demokrasi, hanya karena ada ‘people power’, seperti itu, lalu seseorang harus jatuh,” ungkap Maman.

Maman berkata analogi tersebut mendeskripsikan bahwa pemimpin tidak boleh takut akan aksi unjuk rasa dari publik, asalkan pemimpin tersebut meyakini bahwa tindakannya sudah benar sesuai aturan.

“Imam yang tahu aturan demokrasi, dia tidak akan bangkit untuk berdiri kembali baca qunut. Dia akan tetap saja sujud. Enggak peduli orang teriak habis-habisan kayak begitu,” tutur Maman.

Dia memandang langkah DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Pati, sudah tepat.

“Itu kan berarti mekanismenya udah oke, sudah tepat menurut saya kan, jangan sampai ada orang dijatuhkan lewat proses anarkisme, tetapi harus pakai mekanisme demokrasi, itu saja,” tutur Maman.

Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati untuk memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Akan tetapi, Bupati Pati, Sudewo, akhirnya membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.

Kenaikan hingga 250 persen merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen, bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50 persen.