tirto.id - Protes reformasi peradilan di Israel masih berlanjut, sekitar 80 ribu massa melakukan unjuk rasa di kota Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa pada Sabtu, 14 Januari 2023.
Mereka memprotes rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait penerapan perubahan sistem hukum negara.
Benjamin baru saja kembali ke tampuk kekuasaan pada November 2022 lalu. Politikus asal Partai Likud ini sudah beberapa kali tampil sebagai perdana menteri, dan paling lama menjabat. Ia pernah memimpin pada tahun 1996 hingga 1999.
Kekuasaan Benjamin kembali berlanjut pada tahun 2009 hingga 2021 lalu, kemudian terpilih kembali di tahun 2022. Komposisi kabinet bentukannya kali ini menuai banyak kontroversi karena berisikan sejumlah politisi "bermasalah".
Dilaporkan DW, pemerintah Israel diketahui tengah mengajukan proposal yang memungkinkan parlemen memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung serta mengontrol penunjukan hakim dengan suara mayoritas sederhana.
Partai oposisi khawatir proposal tersebut bisa melemahkan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi di negara itu.
Ketua Mahkamah Agung Israel, Esther Hayut mengecam tindakan tersebut sambil menyebutnya sebagai “pukulan fatal” terhadap identitas demokrasi di Israel.
Sementara pihak Netanyahu berpendapat, rancangan tersebut akan memulihkan keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang pemerintah.
Situasi Terbaru Demonstrasi di Israel
Al Jazeera memberitakan, cuaca hujan dan dingin tidak menyurutkan niat para pendemo untuk melakukan aksinya. Sekitar 80.000 orang ambil bagian dalam protes tersebut. Aksi ini diyakini sebagai demonstrasi terbesar sejak pemerintah terbaru Netanyahu.
Para pengunjuk rasa sebagian besar menggunakan payung, memegang bendera Israel, dan membawa spanduk yang bertulisan kecaman terhadap pemerintah seperti “pemerintah kriminal” dan “akhir dari demokrasi”.
“Mereka mencoba menghancurkan check and balances demokrasi Israel. Ini tidak akan berhasil, dan kami akan berjuang sampai menit terakhir untuk menyelamatkan demokrasi Israel” kata Asaf Steinberg, seorang pengunjuk rasa dari Herzliya di pinggiran Tel Aviv.
Masih dilaporkan Al Jazeera, Netanyahu diketahui tengah menghadapi tuntutan hukum atas tuduhan korupsi sejak tahun 2019. Jika peraturan tersebut disahkan, maka bisa membantu Netanyahu menghindari hukuman, atau menghilangkan proses persidangan yang menyeret namanya.
CBS Newsmelaporkan bahwa pemerintah baru Netanyahu juga telah mengumumkan niat untuk membatalkan reformasi sosial. Kebijakan itu dinilai akan berdampak pada hak perempuan dan komunitas LGBTQ+.
Tak hanya itu, reformasi sosial memiliki agenda untuk memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang bertentangan dengan hukum internasional.
“Ini adalah perjuangan untuk rumah kita, masa depan kita, dan masa depan anak-anak kita, kejadian ini sama halnya dengan jatuhnya demokrasi liberal modern,” kata seorang pendemo Victor (46).
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto
