tirto.id - Ribuan warga Israel melakukan demo dengan turun ke jalanan di kota Tel Aviv pada Sabtu, (7/1/2023), waktu setempat, untuk memprotes kabinet terbaru pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Warga menyuarakan demokrasi dan tuntutan kebebasan.
Benjamin Netanyahu baru saja kembali ke tampuk kekuasaan. Politikus asal partai Likud ini sudah beberapa kali tampil sebagai perdana menteri dan tercatat memiliki masa yang paling panjang.
Ia pernah memimpin pada tahun 1996 hingga 1999. Kekuasaannya kembali berlanjut pada tahun 2009 hingga 2021 lalu. Komposisi kabinet bentukannya kali ini menuai banyak kontroversi karena berisikan sejumlah politisi "bermasalah".
Hal itu yang membuat ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes kebijakan terbaru Benjamin Netanyahu.
Kronologi Ribuan Warga Israel Memprotes Benjamin Netanyahu
Seperti dikutup The Washington Post, aksi demo ribuan warga Israel itu dilakukan di pusat kota Tel Aviv, tidak lama setelah pelantikan pemerintah sayap kanan dan paling konservatif selama 74 tahun berdirinya negara tersebut.
Menurut mereka, kabinet yang dibentuk Benjamin Netanyahu dapat menghambat sistem peradilan dan memperluas kesenjangan sosial di Israel. Para pendemo menganggap koalisi pemerintahan yang baru bakal memiliki kekuasaan absolut karena rencana sistem hukumnya.
"Kami sangat takut negara ini akan kehilangan sistem demokrasi dan menjadi diktator hanya karena alasan satu orang yang ingin menyingkirkan pengadilan hukumnya," tegas Danny Simon, pendemo asal Yavne, selatan Tel Aviv.
Warga lain, Rula Daood juga menyuarakan kesetaraan di antara golongan yang tinggal di Israel. Selain itu, ia menuntut adanya perdamaian dan kesetaraan keadilan untuk semua pihak.
"Kami di sini mengatakan dengan jelas bahwa kami semua, orang Arab dan Yahudi dan berbagai komunitas berbeda di dalam Israel, menuntut perdamaian, kesetaraan, dan keadilan," kata Rula Daood.
Mengutip laporan Al-Jazeera, pendemo lain membentangkan spanduk bertuliskan "Demokrasi dalam bahaya" serta "Bersama melawan fasisme dan apartheid". Tulisan spanduk "Kita akan menjadi diktator hanya karena alasan satu orang" juga terpampang dalam aksi protes tersebut.
Pemerintah Baru Israel Lemahkan Posisi Mahkamah Agung?
Yariv Levin, Menteri Kehakiman Israel merupakan salah satu aktor di balik meletusnya kemarahan warga atas kabinet baru bentukan Benjamin Netanyahu. Pasalnya, ia merilis rencana sistem perombakan peradilan yang ditengarai memiliki tujuan untuk melemahkan posisi Mahkamah Agung.
Levin merupakan orang kepercayaan Netanyahu dan sudah lama "mengincar" posisi Mahkamah Agung. Dalam salah satu pasal yang dianggap kontroversial tersebut, seorang politisi yang dihukum karena penggelapan pajak masih bisa menjabat sebagai menteri.
Selain itu, pihak legislator diberi kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang yang telah dijatuhkan pengadilan. Aturan ini dianggap tidak konstitusional.
Levin menyerukan perubahan besar-besaran atas sistem hukum Israel dengan maksud mengurangi kekuasaan pengadilan tinggi.
Dalam aturannya, Levin bakal menyusun undang-undang untuk memaksimalkan peran anggota parlemen negara yang berisikan 120 kursi. Artinya, ia akan menyingkirkan keputusan Mahkamah Agung yang memiliki mayoritas suara 61 saja.
Selain itu, Levin mengusulkan agar para politisi memiliki kewenangan yang cukup besar dalam proses penunjukkan hakim pada Mahkamah Agung. Para menteri juga diberi keleluasaan untuk menunjuk penasihat hukum sendiri daripada memakai jasa para profesional.
"Waktunya untuk beraksi. Reformasi ini akan memperkuat sistem peradilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya," demikian tutur Yariv Levin.
Penulis: Beni Jo
Editor: Alexander Haryanto
