tirto.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tampaknya belum dapat menghela nafas lega meski kembali terpilih sebagai pimpinan partai lebah untuk keempat kalinya. Pasalnya, muncul kasak-kusuk soal muktamar tandingan yang berpotensi meruncingkan dualisme di tubuh PKB.
Sejumlah analisis politik memandang muktamar tandingan yang rencananya dilangsungkan di Jakarta awal September mendatang, erat kaitan dengan konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tengah menghangat. Di sisi lain, konflik internal dalam tubuh PKB dan gesekan dengan PBNU, tak menutup kemungkinan diintervensi kekuasaan dari eksternal kedua belah pihak.
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang bahwa tentu ada potensi di mana jejak kekuasaan – dalam hal ini pemerintah – memungkinkan turut campur tangan dalam konflik internal PKB dan PBNU. Menurut Dedi, hal tersebut bisa dilihat dari rekam jejak konflik atau dualisme pada parpol lain yang sebelumnya terjadi.
“Misalnya terkesan terlihat polemik Demokrat-Moeldoko, PPP-Mardiono, hingga mundurnya Airlangga dari Golkar dan hingga konflik PKB. Tentu, motifnya menguasai sumber politik untuk kepentingan sepihak,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Senin (26/8/2024).
Dedi memandang, munculnya kasak-kusuk soal muktamar tandingan PKB merupakan suatu sikap tidak adil dalam berpolitik. Sebab, kata dia, jika ada kelompok yang menginginkan ada pergantian kepemimpinan, seharusnya tinggal mengikuti kompetisi gelaran muktamar resmi.
“Gelaran tandingan ini menandai jika ada pihak tertentu yang tidak dapat bertarung secara fair. Hanya saja, ini perlu diwaspadai, karena ada kasus di mana kelompok tandingan justru diakui oleh Kemenkumham,” ucap Dedi.
Kendati demikian, Dedi melihat bahwa Cak Imin memiliki posisi yang kuat di PKB. Selain itu, Muhaimin juga mendukung pemerintahan mendatang yang dipimpin Prabowo Subianto.
“Menkumham merupakan kader Gerindra, semestinya membuat Muhaimin optimistis,” ujar Dedi.
Dedi tak menampik bahwa wacana muktamar tandingan berkaitan erat dengan gesekan antara PKB dan PBNU yang semakin memanas sejak Pilpres 2024. Keduanya memang ada perbedaan haluan dukungan, PBNU cenderung mendukung Prabowo-Gibran yang juga kuat diduga didukung Presiden Jokowi. PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres di Koalisi Perubahan, yang menemani Anies Baswedan sebagai capres.
“PBNU mungkin dirugikan karena akan kian kehilangan kepercayaan publik, sementara PKB terbukti tetap alami peningkatan di Pemilu meskipun Saifullah Yusuf, Yahya Staquf hingga Menteri Agama Yaqut membuat banyak statement serangan ke PKB,” ucap Dedi.
Sebelumnya, sejumlah kader PKB atas nama fungsionaris DPP PKB berencana menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-6 September 2024 mendatang. Rencana muktamar tandingan ini didasarkan pada keputusan Tim Panel dan seruan PBNU tentang PKB.
Fungsionaris DPP PKB menunjuk mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, untuk mempersiapkan pelaksanaan Muktamar Jakarta. A. Malik Haramain, salah satu pihak fungsionaris DPP PKB, menyatakan Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu dilaksanakan dalam kegaduhan di internal PKB
Malik mengeklaim, ketegangan juga terjadi di internal PKB sebagai akibat kegaduhan yang terjadi antara PKB dan PBNU. Salah satu ketegangan itu, kata Malik, adalah dugaan sejumlah penyelewengan AD/ART, yang berimplikasi pada kewenangan tunggal DPP PKB oleh Muhaimin Iskandar.
"Semua penyelewengan yang terjadi pada PKB di bawah Muhaimin semakin menjauhkan partai dari khittah pendiriannya," kata Malik lewat keterangan yang diterima wartawan Tirto, Minggu (25/8/2024).
Muktamar PKB di Bali memilih Cak Imin sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PKB periode 2024-2029 secara aklamasi. Hasil tersebut diperoleh dari 38 Dewan Pengurus Wilayah dan 514 perwakilan Dewan Pengurus Cabang PKB yang menyepakati Cak Imin memimpin PKB untuk keempat kalinya
Selain itu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menerima jabatan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Saat parpol ini pertama kali didirikan pada 1998, Ma’ruf Amin juga menjabat di posisi yang sama. Ma’ruf juga sempat menyatakan bersedia menjadi perantara islah untuk membenahi konflik antara PKB dan PBNU saat ini.
Sementara itu, Cak Imin menilai bahwa wacana muktamar tandingan di Jakarta sebagai suatu muktamar liar. Ia tidak menganggap adanya muktamar tersebut sebagai ketua umum PKB.
"Itu liar, tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memberikan keleluasaan orang-orang yang enggak jelas dari mana," kata Cak Imin singkat usai terpilih kembali menjadi Ketua Umum PKB di Bali Nusa Dua Bali Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024).
Dalam pidato penutupan Muktamar PKB 2024, Cak Imin menyampaikan, parpolnya dijaga konstitusi. Mengganggu PKB, kata dia, sama saja mengganggu konstitusi. Maka, pihak yang berusaha mengganggu PKB akan berhadapan dengan institusi negara.
“Tanpa PKB, saya tidak yakin negara bisa kuat, kokoh bersatu. Karena itu, harapan kami, mari kita saling jaga negara ini. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati dan mari kita saling menghargai,” ujar Cak Imin.
Pada hari pertama Muktamar PKB, Sabtu (24/8/2024) lalu, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa menolak Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali. Massa mencoba menerobos ke lokasi muktamar, tetapi berhadapan dengan polisi yang berjaga. Cak Imin merespons aksi massa tersebut sebagai sekelompok preman yang memakai baju PKB.
“Jangan mengirim preman untuk ganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle. Tunjukkan muka kalian,” ungkap Muhaimin.
Sebelum muktamar PKB, Mandataris Pleno PBNU terkait PKB menyampaikan hasil temuan setelah bekerja dalam beberapa hari sejak dibentuk. Temuan tersebut, mengajak muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART aslinya.
Menurut Waketum PBNU, Amin Said Husni, keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursi legislatif. Keberhasilan PKB juga harus diukur dengan seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan NU kepada PKB saat didirikan silam.
PBNU menilai bahwa kekuasaan di tubuh PKB saat ini terlalu berpusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Cak Imin dinilai punya kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama ‘menjaga keutuhan organisasi’.
“Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus,” kata Amin lewat keterangan resmi yang diterima Tirto, Jumat (23/8/2024).
PBNU sempat memanggil Cak Imin untuk meminta penjelasan duduk perkara persoalan di PKB. Namun, Imin meminta maaf dan menolak datang karena dalih menjaga konstitusi PKB.
Dejavu Dualisme Muktamar
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, berpendapat bahwa konflik dualisme internal di PKB adalah masalah lama. Cak Imin sendiri pertama kali naik ke kursi kepemimpinan PKB tak lepas dari dualisme kekuasaan yang kala itu berkonflik dengan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Musfi menilai, hubungan antara Cak Imin dengan simpatisan Gus Dur sejak itu selalu panas. Tak jarang konflik internal yang berusaha menggoyang posisi Cak Imin berulang datang.
“Ketika posisi Ketua Umum PBNU dipegang oleh sosok kontra Cak Imin, konflik internal PKB pasti mengalami eskalasi. Ketika PBNU dipimpin Said Aqil Siroj kemarin, konflik seperti ini kan tidak begitu terdengar,” kata Musfi kepada reporter Tirto.
Eskalasi ketegangan antara PKB dan PBNU, ia memandang, terjadi ketika fraksi PKB di DPR membentuk pansus haji untuk menyelidiki Menag Yaqut Cholil Qoumas. Gus Yahya – Ketua Umum PBNU sekaligus kakak kandung Yaqut – meresponsnya secara politis dengan menilai bahwa pansus dibuat sebab Menag ada kekerabatan dengan pimpinan PBNU.
Tensi ini menjadi bola salju hingga muncul wacana muktamar tandingan di Jakarta. Publik menilai tensi ini justru sebagai suatu cara menggertak posisi Cak Imin di PKB. Hal itu tak lepas dari dugaan adanya intervensi kekuasaan di luar PKB dan PBNU.
“Kalau PKB tidak mengikuti agenda KIM Plus, akan ada upaya kudeta seperti yang terjadi di Golkar,” ucap Musfi.
Kendati demikian, Musfi melihat bahwa misalnya ada intervensi pihak eksternal, hal tersebut datang secara kebetulan karena ada peluang untuk ‘ikut bermain’. Sebab sejatinya, gesekan antara Cak Imin dengan simpatisan Gus Dur sudah bergulir dan panas-dingin sedari lama.
“Isu ini kan terjadi di banyak partai politik. Kalau bicara kepentingan pihak eksternal di baliknya, ya tentunya untuk menyelaraskan kepentingan pihak terkait,” ujar Musfi.
Di sisi lain, hubungan panas antara PKB dan PBNU jika terus berlarut-larut akan membawa kerugian bagi kedua pihak. Hubungan PKB dan PBNU dilihat sebagai simbiosis mutualisme. Keduanya mendapatkan keuntungan tertinggi apabila tidak terjadi konflik dan harmonis.
“Ini buruk secara persepsi. PKB mengklaim dirinya sebagai partainya nahdliyin. Publik kan menjadi bertanya, justru kok malah bertengkar dengan PBNU,” terang Musfi.
Selain itu, konflik berlarut keduanya berdampak buruk di akar rumput. Basis utama pemilih PKB sejatinya adalah warga nahdliyin. Jika bertengkar terus dengan PBNU, suara PKB dari sisi NU struktural berpotensi berkurang.
“Apalagi ini menjelang pilkada, idealnya PKB harus menghimpun semua simpul suara NU,” ungkapnya.
Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan bahwa intervensi pihak eksternal tidak terlalu mendominasi dalam konflik PKB dan PBNU. Konflik ini justru akan jadi dinamika internal PKB yang sudah sering dirongrong dualisme kepemimpinan sejak awal.
Arifki menilai muktamar tandingan di Jakarta mendatang, adalah ekspresi kekhawatiran dari pihak yang terafiliasi PBNU. Hal ini dilakukan untuk merebut kultur Cak Imin yang dinilai saat ini begitu mendominasi, ketimbang pandangan PBNU.
“Unsur kekuasaan atau eksternal di balik keduanya tentu tak terlihat di publik. Tapi tentu PBNU memiliki beberapa poin yang mendominasi sehingga mereka meruncing,” ujar Arifki kepada reporter Tirto.
Kendati demikian, PKB dinilai sudah mengambil langkah tepat dengan mengangkat Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syuro. Hal itu setidaknya bisa menjadi sebuah jaminan untuk Cak Imin berlindung dan mengamankan pengaruh di PKB.
“Menempatkan Ma'ruf Amin ini menarik dan menjadikan PKB Cak Imin tentu ada di bawah perlindungan Wapres Ma’ruf,” ucap Arifki.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Anggun P Situmorang
