tirto.id - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengajak Kementerian ATR/BPN dan negara secara umum untuk bertobat dalam masalah agraria. Ia beralasan, masyarakat masih sulit mendapat keadilan agraria.
“Tidak hanya kementerian agraria, negara ini harus bertobat menurut saya untuk urusan agraria ini. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan,” ujar Deddy dalam rapat kerja Menteri ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Deddy menanyakan soal kehadiran kelompok usaha dan individu yang menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Menurut dia, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang kesulitan memiliki tanah.
“Bagaimana sebuah kelompok usaha atau individu bisa menguasai ratusan ribu hektar, jutaan hektar tapi tanah rakyat yang 20x15 mungkin mereka harus berdarah-darah,” ujar dia.
Oleh sebab itu, Politikus PDIP ini meminta Nusron sebagai Menteri ATR/BPN dapat menyusun strategi dalam mengatasi permasalahan agraria. Deddy juga berharap Nusron bisa mempersatukan semua insan agraria sebelum membangun integritas di internal kementerian.
“Kasihan rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, pak. Tidak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Gila apa ini negara,” ujarnya.
Deddy menambahkan, Indonesia akan rentan konflik jika tak ada keadilan distributif dalam agraria. Oleh karena itu, dia melihat masalah keadilan dan kepastian hukum harus dikedepankan dalam isu agraria.
“Kalau tidak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah, tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat, dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban,” kata dia.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
