tirto.id - Capres nomor urut 01, Joko Widodo memilih membuat Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi jawaban Prabowo soal sinkronisasi peraturan dengan pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di GBHN, di dirjen, peratuan perundang-undangan dan fungsi-fungsi di semua kementerian dalam badan bernama Pusat Legislasi Nasional, sehingga langsung dikontrol presiden," kata Jokowi dalam segmen kedua Debat Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis (17/1/2019).
Jokowi melanjutkan, badan itu akan menjadi ruang konsultasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga satu pintu dalam pembuatan aturan agar tak tumpang tindih.
"[pembuatan] Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Kita sederhanakan semuanya sehingga, apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," lanjut Jokowi.
Prabowo dalam menjawab Jokowi menegaskan persoalan tumpang tindih aturan perlu diselesaikan dengan cepat dengan melibatkan pakar-pakar.
"Perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah. Kita ingin percepatan di Indonesia. Masalah banyak. Kita ingin terobosan-terobosan," ujar Prabowo.
Dia menilai presiden sebagai penanggungjawab dan pelaksaan penegakan hukum sudah seharusnya menyelaraskan dan juga memperbaiki peraturan yang tumpang tindih.
Editor: Zakki Amali
