tirto.id - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memaparkan untuk mengatasi aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah dengan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
"Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan, sehingga undang-undang peraturan, dipusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah," kata Prabowo dalam segmen kedua Debat Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis (17/1/2019).
Prabowo melanjutkan, rencana itu sulit dilakukan, tapi harus ditempuh, supaya ada kepastian hukum, sehingga semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya.
Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menambahkan, partisipasi publijk juga sangat penting dalam sinkronisasi aturan pusat-daerah.
"Kami akan melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat maupun daerah karena banyak, sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD," ujar dia.
Debat pilpres perdana yang digelar hari ini, Kamis (17/1/2019), berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Debat ini mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Debat ini dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono.
Debat diikuti dua pasang calon, nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Editor: Zakki Amali
