tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun akan berdampak terhadap rekrutan pasukan orange alias PJLP Dinas Lingkungan Hidup, petugas pemadam kebakaran (damkar), dan pasukan putih alias petugas layanan kesehatan warga milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Dia tidak menutup kemungkinan akan mengurangi jumlah rekrutmen di masing-masing pos tersebut.
“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000 (orang), pasukan orange 1.100 (orang), pasukan putih 500 (orang),” ujar Pramono, dalam konferensi pers, di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, lanjut Pramono, pemotongan DBH tidak berdampak pada pembangunan gedung-gedung milik non pemerintah daerah (Pemda) Jakarta, termasuk Kantor Pusat Bank DKI yang akan didirikan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Hanya saja, pembangunan gedung pemerintahan jelas akan terimbas karena masuk dalam kategori anggaran yang dilakukan pemangkasan oleh Pemda.
Sementara itu, pasca dilakukan pemangkasan anggaran, Pemda Jakarta praktis mengatur ulang fiskal, sehingga dapat menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan, yakni senilai Rp79 triliun.
“Jadi yang untuk gedung sama sekali nggak terganggu. Karena memang dengan adanya pengaturan fiskal yang baru, yang kita akan efisiensikan adalah hal-hal yang bisa diefisiensikan langsung adalah untuk pembangunan gedung pemerintah. Tapi untuk pembangunan gedung di luar pemerintah Jakarta kami tetap akan adakan termasuk Bank Jakarta tadi,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga menjamin efisiensi yang dilakukan Pemda juga tidak akan membuatnya memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda. "Jadi yang pertama tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN," pungkas dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan pemotongan DBH Jakarta menjadi yang terbesar di antara banyak daerah lainnya karena Jakarta dinilai masih tahan menanggung beban dari pemotongan anggaran daerah tersebut. Apalagi, Jakarta juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar pula.
“Tapi gini, saya udah janji (dengan) Pak Gub, dengan pemerintah lain juga. Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat. Saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun. Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun,” terangnya.
Jika dari hasil perhitungan didapatkan bahwa pendapatan Indonesia tumbuh signifikan, mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu janji akan meredistribusikannya ke daerah.
“Kalau lebih saya akan redistribusi lagi ke daerah,” tutup dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id




































