tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyaluran kredit perbankan milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengaku awalnya mengira penyaluran kredit dari bank-bank BUMN itu berjalan cepat, sehingga ia berani menempatkan dana Sisa Lebih Anggaran (SAL) pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara. Namun kenyataannya, justru penyaluran kredit Himbara ke sektor riil hingga koperasi dan UMKM berjalan lamban.
“Rupanya kalau dari Bank Mandiri dan lain-lain itu, Bank Himbara, Bank Himbara itu nggak langsung menyebar ke sana, masih lama. Saya pikir tadinya market-marketnya cepat, tapi ternyata lama,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).
Karena itu lah, Purbaya mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan upaya intervensi langsung untuk mempercepat penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah. Salah satunya melalui kerja sama penempatan dana pemerintah di bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank DKI dan Bank Jatim.
Menurutnya, kedua bank daerah itu telah menyatakan minat untuk mendapatkan tambahan dana pemerintah agar dapat memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk koperasi, universitas, serta pelaku UMKM.
"Saya lihat ada permintaan dan punya kemampuan mereka.Mungkin Bank Jakarta belum minta. Tapi saya tanya Gubernur tadi gimana.Mau gak?Mau katanya," jelas Purbaya.
Ia menambahkan, penguatan likuiditas di bank-bank daerah diharapkan dapat mempercepat distribusi pembiayaan hingga ke lapisan usaha kecil di tingkat lokal. Selain itu, bak daerah juga akan mendapat keuntungan dari rendahnya biaya dana pihak ketiga dari penempatan dana pemerintah.
"Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur dia minta.Jadi mereka minta dananya.DKI juga minta. 'Kalau bisa ditambahin ini'.Karena bunga kita (penempatan dana pemerintah) kan 80 persen dari suku bunga acuan kan.Sekarang 3,8 persen sampai 3,78 persen lah. Jadi lebih murah dibanding pasar.Dia pasti lebih untung," tutur Purbaya.
Meski belum menyebutkan nilai pasti dana yang akan disalurkan, Purbaya memperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp5-10 triliun untuk tahap awal. Ia juga memastikan daerah dengan kapasitas keuangan kuat seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur siap menerima dukungan tersebut.
“Bank Jatim itu punya provinsi. Ada BPD-BPD. Kalau ditambah, dia bisa nyalurin ke BPD-BPD yang lain. Sehingga cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau universitas di tempat UKM di tempat lain,” jelasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id

































