tirto.id - Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkolaborasi mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Bobby mengaku datang bersama dengan perwakilan dari tujuh kabupaten dan kota di Sumatra Utara membahas soal koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, dalam penyusunan anggaran, dan optimalisasi pendapatan.
"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan, antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Dia juga mengatakan, KPK akan mengundang seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Sumatra. Namun, pertemuan kali ini merupakan giliran dari Sumatra Utara.
Selain itu, Bobby juga menyebut, pihaknya akan menyediakan balai pelatihan kerja untuk para warga Sumatra Utara agar tidak kembali menjadi operator judi dalam jaringan atau judi online di Kamboja.
Dia juga menegaskan bahwa rencana ini, telah dibicarakan bersama dengan pemerintah pusat.
"Kemarin Pak Menteri Pekerja Migran dagang ke Kota Medan. Itu kita bahas. Kita akan membuat suatu pelatihan khusus," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menerangkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci utama pemberantasan korupsi.
Tanak menyebut bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.
"Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingat lah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga," kata Tanak, dalam keterangannya.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































